Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan infrastruktur di sektor perkeretaapian dinilai lebih lambat dibandingkan dengan sektor lainnya. Salah satu penyebabnya adalah biaya investasi yang tinggi.
Ketua Masyarakat Kereta Api (Maska) Hermanto Dwiatmoko menilai selama ini pelaksanaan pembangunan infrastruktur perkeretaapian terbentur biaya sehingga pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan sektor lain.
"Pelaksanaannya mungkin karena terbentur biaya dan sebagainya ya, dan harusnya diprioritaskan beberapa hal, misalnya angkutan perkotaan, MRT, LRT, di dua kota, Jakarta dan Palembang, kemudian dikembangkan ke kota lain," ungkapnya, Rabu (20/3/2019).
Dia menilai, dalam melakukan percepatan pembangunan infrastruktur perkeretaapian terutama jalur rel kereta api dibutuhkan kepedulian pemerintah dengan memprioritaskan pembangunan. Mudahnya, harus ada keinginan secara politik.
"Sebenarnya sudah ada, anggaran 2-3 tahun terakhir ini juga sudah meningkat, dalam membangun perkotaan khususnya, kemudian Trans-Sulawesi juga, tapi memang tidak secepat yang kita inginkan," katanya.
Dia mengungkapkan bahwa pembangunan yang lamban tersebut karena investasi yang dibutuhkan cukup besar, tetapi balik modalnya lebih lamban. Hal ini, jelasnya, memang sudah menjadi sifat dari infrastruktur perkeretaapian.
Dengan demikian, tidak mudah bagi pemerintah dan swasta untuk rela berinvestasi di sektor itu. Akhirnya, mengandalkan kemampuan pemerintah, padahal pemerintah juga terbatas kapasitas fiskalnya.
"Sebenarnya kalau kita bangun kereta api banyak kemanfaatannya. Kalau di Jakarta orang sudah banyak menggunakan MRT, mereka nanti pindah dari jalan raya ke kereta api. Pemerintah akan menerima keuntungan," ungkapnya.
Berdasarkan kajian Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), kemacetan di Jabodetabek ini menimbulkan kerugian ekonomi sebesar Rp65 triliun per tahun. Lalu, kata Hermanto, dengan adanya MRT, kemacetan dapat berkurang karena pengguna kendaraan pribadi berpindah ke MRT.
"Otomatis ini kemacetan akan berkurang, kemacetan akan turun, itu bisa dipakai untuk pembangunan [uang kerugian itu]," katanya.
Dalam rangka menyiasati kendala biaya ini, terangnya, harus ada komitmen pemerintah bahwa kereta api adalah infrastruktur yang harus dikembangkan. Dengan adanya komitmen, berarti ada prioritas. Setelah itu, berbagai skema pembiayaan baik melalui anggaran pemerintah, kerja sama dengan swasta, maupun surat utang dapat dilaksanakan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
