Solusi Manajemen Sarana Transportasi di Tanah Air
Menhub Budi Karya menilai arahan Presiden dalam ratas mampu menjadi solusi yang baik terhadap pengelolaan sarana transportasi massal di Tanah Air. Pembentukan sarana transportasi massal bisa menggunakan format yang sudah diterapkan oleh MRT.
Pemerintah memiliki opsi untuk mendanai pembangunan angkutan massal menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP). Tidak dipungkiri dana APBN maupun APBD memiliki keterbatasan dan prioritas masing-masing.
Penggunaan konsep korporasi membuat semua pihak yang bergabung di dalamnya turut ikut serta baik secara modal, pemikiran, maupun peran. Dengan demikian, sekaligus menghilangkan adanya kasus ego sektoral yang biasanya menjadi penghambat.
“Selama ini antara regulator dengan operator berbeda [sikap]. Jika kita kumpulkan semua menjadi suatu entitas, selain menciptakan kekuatan finansial juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak hingga kebersamaan dengan daerah lain,” kata Budi.
Entitas yang menjadi pemimpin dalam sebuah angkutan massal bisa mengarahkan pihak lain agar bisa bergerak sejalan untuk mengatasi masalah transportasi bagi kaum urban.
Memang, diakui bahwa integrasi antarmoda transportasi tidak semudah membalikkan tangan. Perlu komitmen yang kuat antara kementerian dengan pemerintah daerah. Pihaknya selaku regulator akan memberikan supervisi kepada pemerintah daerah maupun operator angkutan massal yang lain.
Menurutnya, sejauh ini kesuksesan manajemen MRT bisa menjadi contoh atau panduan bagi entitas angkutan massal yang lain. Baik regulator maupun operator bisa bersinergi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
