Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pertanian alokasikan dana sebesar Rp5,7 miliar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dari sektor perikanan dan pertanian di Kabupaten Jembrana, Bali.
Tercatat bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) senilai Rp5,034 miliar berupa benih ikan, bioflok, pakan mandiri, asuransi nelayan, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA), peralatan diversifikasi usaha, chest freezer, beasiswa pendidikan, pengembangan biofarmakologi, penggerak konservasi, dan fasilitasi permodalan.
Kemudian, dukungan dari Kementerian Pertanian sebesar Rp650 juta berupa alat mesin pertanian (Alsintan) pra dan pasca panen.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi menyampaikan produksi hasil perikanan utama bernilai ekonomi tinggi di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan yaitu lemuru, tongkol, layur, dan layang.
Pemberian bantuan pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas penerima manfaat untuk mendukung dan memajukan usaha kelautan perikanan serta menyejahteran masyarakat perikanan.
“Dengan produksi perikanannya itu, PPN Pengambengan memiliki potensi wisata kuliner ekonomi produktif, selain itu juga bisa dikembangkan menjadi kawasan wisata bahari. Kapal perikanan di sini sangat unik dan berbeda dari daerah lain, sehingga dapat menarik wisatawan,” dalam keterangan resminya, Senin malam (19/3/2019).
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Sarwo Edhy menjelaskan, bantuan Kementerian Pertanian berupa Alsintan 20 unit traktor roda dua, 5 unit cultivator dan 5 unit power thresher.
Alsintan pra dan pasca panen ini diberikan kepada para petani agar dapat menunjang aktivitas pengolahan lahan pertanian secara lebih modern.
"Bantuan pemerintah saya harap dapat benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai ada yang disimpan di rumah apalagi dijual. Silakan dikelola agar dapat memajukan kelompok usaha bersama penerima bantuan. Jangan sampai menjadi masalah, di sini ada tim BPK," pinta Sarwo Edhy.
Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan dalam sambutannya menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Jembrana relatif kecil padahal potensi kelautan perikanan dan pertaniannya cukup besar.
"Kita targetkan PAD Kabupaten Jembrana pada tahun 2019 ini mencapai Rp180 miliar. Bantuan pemerintah pusat ini akan kita jadikan bagian dalam membangun kedaulatan pangan berbasis agrisbisnis dan perikanan. Sektor ini akan kita prioritaskan 5 tahun ke depan untuk mendukung dan mewujudkan nawa cita," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota IV BPK Rizal Djalil meminta agar sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus ditingkatkan.
"KKP dan Kementerian Pertanian ini telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kesejahteraan masyarakat. Alam Indonesia telah memberikan segalanya, silakan dikelola dengan baik. Permohonan bantuan dapat disampaikan secara tertulis agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari," pintanya.
