Bisnis.com, JAKARTA -- Realisasi target pemenuhan akses 100% air minum dan sanitasi yang tidak mencapai sasaran membuat pemerintah menggunakan pendekatan baru.
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) bakal mendirikan balai cipta karya di 34 provinsi guna menyelaraskan pembangunan akses air minum dan sanitasi di seluruh Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kementrian PUPR, Anita Firmanti mengatakan hingga akses air minum layak dan sanitasi menjadi dua dari empat sasaran pembangunan jangka menengah yang sulit untuk dicapai. Pasalnya hingga akhir 2019, akses air minum dan sanitasi diperkirakan hanya akan mencapai level 76% dan 71% dari target 100%.
"Air minum dan sanitasi menjadi perhatian utama karena kualitas air yang rendah menjadi penyebab stunting. Jadi kita perlu melanjutkan program ini agar tercapai," jelasnya kepada Bisnis.com di sela Konsultasi Regional Jawa Bali di Bogor, Senin malam (18/3/2019).
Anita mengungkapkan, salah satu penyebab program pemenuhan air minum dan sanitasi luput sasaran adalah pendekatan sentralisasi. Dia menyebut, kewenangan Cipta Karya terpusat dan pelaksanaan dari perencanaan acapkali tidak sinkron di lapangan.
Dia mencontohkan, di sebuah daerah, pembangunan sistem perpipaan tidak didukung sarana air baku. Kasus lain, sistem perpipaan dan sarana air baku tidak didukung sambungan rumah yang menjadi kewajiban perusahaan daerah air minum.
Baca Juga
Oleh karena itu, mulai tahun ini Kementerian PUPR mendirikan Balai Cipta Karya sekaligus mengubah pendekatan pembangunan menjadi desentralisasi. Sebelumnya, direktorat jenderal di lingkup Kementerian PUPR sudah memiliki balai di daerah, seperti Balai Jalan dan Jembatan, Balai Sungai, dan Balai Jasa Konstruksi.
Anita berharap, keberadaan balai bisa membuat perencanaan dan pelaksanaan berjalan selaras. Dia optimistis pemenuhan air minum layak dan sanitasi bisa mencapai 100% dalam lima tahun ke depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
