Bisnis.com, JAKARTA-- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menampik adanya temuan bahwa pembangunan bendungan tidak optimal karena belum terintegrasi dengan jaringan irigasi.
Kepala Pusat Bendungan Kementerian PUPR Ni Made Sumiarsih menegaskan bahwa memang sejatinya bendungan dibangun terlebih dahulu daripada jaringan irigasi.
"Menurut saya tetap terkoneksi. Pembangunan bendungan selalu lebih dulu dibandingkan pembangunan jaringan irigasi," ujarnya kepada Bisnis.com, Kamis (14/3/2019).
Made menambahkan bahwa tidak betul bahwa bendungan yang telah jadi tidak berfungsi, karena sampai sekarang masih dilaksanakan pembangunan jaringan irigasi. "Pembangunan belum selesai."
Sebagai informasi, Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Kementerian PUPR akan menyelesaikan target pembangunan 65 bendungan yang terdiri atas 49 bendungan baru dan 16 bendungan lanjutan.
Jika diperinci lebih lanjut, progres dari target 9 bendungan baru itu adalah 8 bendungan sudah selesai dibangun, 32 masih dalam proses pengerjaan dan 9 baru direncanakan. Sementara itu, dari 16 bendungan lanjutan progresnya adalah 9 sudah selesai dibangun dan 7 masih dalam proses.
Baca Juga
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pada tahun 2019 akan ada ratusan ribu bendungan yang akan dibangun demi mencapai target 1 juta hektar periode 2015-2019. “Kalau yang pembangunan sampai dengan 2018 itu ada 680.000 hektar, makanya pada tahun 2019 ini ada 130.000 hektar lagi yang akan diselesaikan sehingga target 1 juta hektar akan tercapai,” tuturnya.
Ketua Presidium Barisan Pemeriksa Kondisi Proyek (BPKP), Rusmin Effendy sebelumnya menuturkan bahwa pihaknya meminta pemerintah meninjau ulang proyek-proyek yang termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional. Mengingat keterbatasan anggaran, pemerintah sebaiknya lebih memprioritaskan proyek-proyek yang akan berdampak langsung terhadap sektor industri manufaktur, seperti jaringan jalan publik untuk angkutan barang dan akses ke infrastruktur utilitas seperti pembangkit listrik dan ladang gas bumi.
"Hampir semuanya memang tidak sesuai peruntukannya, memang temuan ini sebagai masukan bagi pemerintah supaya lebih fokus agar tidak hanya jadi proyek mercusuar pemerintah," katanya.
