Bisnis.com, PONTIANAK--Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji akan membentuk tim khusus untuk mengawasi pelaksanaan proyek pemerintah yang ada di provinsi itu.
"Saya akan membentuk tim guna melakukan pengecekan proyek pembangunan infrastruktur yang ada di Kalbar dengan anggaran APBD provinsi dan anggaran dari pusat di daerah," kata Sutarmidji, usai membuka Forum Perangkat Daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2019, Pontianak, Rabu (6/3/2019).
Dia akan turun langsung bersama tim yang dibentuknya itu untuk melakukan pengawasan dari Perguruan Tinggi dan lain-lainnya.
"Sepanjang bisa ditangani oleh kita dan proyek yang tidak berjalan cukup parah kita akan serahkan kepada penegak hukum," tegasnya.
Saat ini dirinya juga sedang melakukan pemetaan proyek-proyek yang lambat pengerjaannya dan ia akan bekerja sama dengan penegak hukum dalam penyelesaian berbagai proyek tersebut.
"Proyek-proyek yang terbengkalai sedang kita inventarisasi dan nanti setelah inventarisasi saya akan pilih proyek yang mana harus ditangani oleh penegak hukum dan mana yang kita harus tangani. Karena ke depan dana APBD itu harus digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat semaksimal mungkin," tuturnya.
Baca Juga
Dalam kesempatan itu juga, Gubernur Kalbar Sutarmidji dalam waktu dekat akan membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) unggulan di tiap kabupaten dan kota di Kalbar. Karena program tersebut bersinergi dengan program antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
"Program ini sangat bagus dan kita jawab dengan membangun SMK-SMK unggulan nah itu salah satu contoh dan kita bersinergi pembangunan dari pemerintah pusat dengan daerah. Program ini juga menghubungkan daerah pinggiran dengan daerah perkotaan yang mana sesuai dengan Nawacita Presiden dan kita bangun desa biar sinergis," tuturnya.
Selain itu, dia juga meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang provinsi Kalbar untuk lebih selektif dalam memilih konsultan pengawasan proyek. Sebab saat ini yang ditemukan oleh dirinya banyak Konsultan Pengawasan yang ia nilai bekerja secara tidak baik.
Menurutnya, seharusnya aparat penegak hukum tidak hanya menjadikan PPK saja sebagai sasaran, karena harusnya Konsultan Pengawas juga harus dilihat.
"Karena kita (Pemda.red) bayar berdasarkan progres yang dinilai oleh Konsultan Pengawas, kemudian progresnya tentu kita bicara tentang spesifikasi proyek ini yang harus dilihat oleh penegak hukum, sepanjang PPK tidak bermain dengan proyek itu. Kasihan PPK menjadi sasaran padahal tidak ada bermain mereka berdasarkan dari Konsultan Pengawas dalam setiap Proyek yang dilakukan," katanya.
