Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah melakukan kajian terkait rencana untuk melakukan pengaturan tata ruang dan perikanan di Perairan Natuna.
Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Pandjaitan meyebutkan kajian atau studi yang dilakukan tersebut terkait dengan sejumlah hal seperti failitas serta dermaga yang ada di Natuna.
“Lagi dibuat study dengan Bapenas. Nanti dua minggu dari sekarang kita lihat,” jelasnya, Selasa (26/2/2019).
Dalam kesempatan yang sama Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Puspo Lukito menyebutkan dalam rapat dengan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan sejumlah pihak lain pada hari ini, mereka juga membahas reencana pengembangan pelabuhan untuk mendukung operasional kapal-kapal perikanan yang akan beroperasi di perairan natuna.
“Ini sudah ada [pelabuhan], kita pilih yang terbaik yang bisa mendukung, men-support, operasional kapal kapal ikan dan sebagainya,” ujarnya kepada Bisnis.
Terkait tindakan kapal patrol milik Vietnam yang mengintervensi aktivitas penegakan hukum oleh pihak Indonesia di natuna, Puspo menyebutkan sejauh ini belum akan ada pengatan pengawasan dari pihak TNI.
Kendati demikian, selama ini, pihaknya melalui Satgas 115 bersama sejujmlah instansi lainnya telah melakukan operasi rutin di Natuna.
Adapun langkah yang akan di ambil ke depannya adalah dengan menempatkan sejumlah kapal penangkap ikan Indonesia di wilayah natuna yang didukung dengan pasokan bahan bakar dari bunker-bunker yang akan ditempatkan di sana.
“Ada rencana untuk kapal-kapal nelayan kita dioperasikan ke sana sehingga tidak lagi daerah itu dicuri oleh Vietnam. Kita sendiri bisa memanfaatkan di samping kita dari Angkatan Laut, dari KKP beroperasi di sana untuk mencegah mereka bisa masuk,” ujarnya.
