Bisnis.com, JAKARTA -- Realisasi belanja pemerintah untuk penyaluran bantuan sosial di sepanjang Januari 2019 tercatat senilai Rp 15,1 triliun, atau mencapai 15,6% dari pagu tahun ini.
Penyaluran tersebut melonjak tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp5,3 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers pekan lalu (20/2) menyatakan kenaikan realisasi penyaluran bantuan sosial di awal tahun tersebut terutama disebabkan oleh adanya pergeseran waktu pencairan Program Keluarga Harapan (PKH).
Pencairan anggaran Program Keluarga Harapan yang sebelumnya diberikan setiap bulan Februari, Mei, Agustus dan November dilakukan pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.
Di samping itu, kenaikan realisasi penyaluran bantuan sosial di awal tahun juga dipengaruhi oleh kenaikan besaran bantuan yang diperoleh setiap keluarga.
"Realisasi anggaran bansos ini naik karena ada kenaikan anggaran PKH yang mencapai dua kali lipat," ujarnya.
Kenaikan besaran itu membuat pagu anggaran untuk Program Keluarga Harapan melonjak hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya, dari senilai Rp19,3 triliun di sepanjang tahun lalu menjadi Rp34,3 triliun pada tahun ini.
Program Keluarga Harapan merupakan program sosial pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.
Mulai 2019, pemerintah mengubah besaran penyaluran bantuan itu yang sebelumnya flat menjadi lebih bervariasi dengan merujuk kepada indeks bantuan sosial Program Keluarga Harapan yang disesuaikan dengan beban kebutuhan keluarga pada aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Jumlah bantuan yang diterima keluarga penerima bergantung kepada komponen yang dimiliki, dengan batas maksimal untuk 4 orang untuk setiap keluarga.
Indeks bantuan sosial Program Keluarga Harapan tahun 2019 secara rinci menetapkan besaran Bantuan Tetap Setiap Keluarga/Tahun yang diterima satu kali pada Tahap I, yakni untuk PKH regular senilai Rp550 ribu dan untuk PKH Akses senilai Rp1 juta.
Di samping itu juga terdapat Bantuan Komponen Setiap Jiwa/Tahun dengan jumlah maksimal 4 orang di setiap keluarga. Besaran komponen bantuan per individu itu antara lain senilai Rp2,4 juta untuk ibu hamil, Rp2,4 juta untuk anak berusia 0-6 tahun, Rp900 ribu untuk anak usia sekolah dasar, Rp1,5 juta-Rp2 juta untuk anak usia sekolah lanjutan, Rp2,4 juta untuk usia lanjut dan penyandang disabilitas.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menilai realisasi belanja bantuan sosial yang terjadi di awal tahun berkaitan dengan momentum menjelang pemilihan umum.
"Dalam situasi seperti sekarang pemerintah akan cenderung banyak menarik penyerapan belanja sosialnya di depan, sehingga penyalurannya mungkin akan lebih banyak dirasakan pada awal tahun," ujarnya.
Meski demikian, dirinya juga berharap pemerintah tetap mempertahankan konsistensi kualitas belanja pemerintah.
Piter berpendapat belanja produktif, terutama belanja modal, harus tetap dijaga untuk memastikan laju pertumbuhan ekonomi domestik dapat terjaga sesuai ekspektasi awal.
"Kualitas belanja produktif mesti dijaga karena memiliki efek multiplier yang begitu besar ke ekonomi," ujarnya.
Belanja untuk bantuan sosial senilai Rp15,1 triliun menyumbang separuh dari total belanja kementerian/lembaga pemerintah di sepanjang Januari 2019.
Realisasi belanja kementerian/lembaga tercatat senilai Rp32 triliun, atau melonjak 58,5% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.
