Bisnis.com, JAKARTA - PT Angkasa Pura I (Persero) optimistis mampu menyelesaikan proses pengalihkelolaan Bandara Sentani di Papua pada April 2019.
Direktur Utama AP I Faik Fahmi mengatakan bandara tersebut merupakan salah satu dari enam yang dibidik pengelolaannya pada tahun ini.
Kelima bandara yang lain antara lain Bandara APT Pranoto atau Bandara Samarinda Baru, Bandara Mutiara SIS Al Jufri di Palu, Bandara Komodo di Labuan Bajo, Bandara Juwata di Tarakan, dan Bandara Syukuran Aminuddin Amir di Luwuk.
"Saya targetkan untuk pengoperasian Bandara Sentani, sudah bisa kami mulai pada April tahun ini. Berikutnya adalah Luwuk dan Samarinda Baru," kata Faik, Senin (25/2/2019).
Dia menambahkan Bandara Sentani adalah yang paling siap. Terlebih, tim khusus yang terdiri dari bidang personalia, administrasi, legal, hingga teknis sudah dikirimkan untuk mempersiapkan kebutuhan sebelum pengalihkelolaan.
Pihaknya menjelaskan proses pengalihkelolaan Bandara Mutiara sedang ditunda dulu karena masih dalam proses pemulihan usai terjadi bencana gempa pada tahun lalu. Adapun, untuk Bandara Komodo saat ini masih dalam proses bidding di Kementerian Perhubungan.
Baca Juga
Faik menyebut dana investasi awal yang dipersiapkan untuk masing-masing bandara rata-rata mencapai Rp200 miliar. Akan tetapi, nominal tersebut bersifat fleksibel dan bisa berubah usai dilakukan proses pengkajian ulang setelah diambil alih.
Pengkajian ulang, lanjutnya, dilakukan untuk meningkatkan kualitas suatu bandara sesuai dengan standar yang dimiliki perusahaan. Peningkatan tidak hanya terbatas pada layanan bagi pengguna baik kepada penumpang maupun maskapai, melainkan juga tingkat keselamatan.
"Tujuan kami mengelola dan mengambil alih ini untuk menjalankan peran sebagai agent of development," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Perusahaan AP I Handy Heryudhitiawan mengatakan dana investasi yang dialokasikan mencapai Rp239 miliar untuk pengembangan Bandara Sentani di Papua setelah proses pengalihkelolaan tuntas.
Alokasi investasi tersebut sudah masuk dalam anggaran keuangan perusahaan pada tahun ini. Akan tetapi, perincian pengembangan yang dimaksud masih menunggu hasil analisis dari tim khusus yang akan diterjunkan pada akhir bulan ini.
Pihaknya menuturkan proses pengalihkelolaan masih dibahas intens dengan Kementerian Perhubungan selaku regulator maupun Kementerian Keuangan sebagai pemilik bandara yang menjadi aset negara. Adapun, proses kerja sama pemanfaatan (KSP) bandara tersebut harus dilengkapi persetujuan Menteri Keuangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
