Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai rencana Presiden Joko Widodo yang akan menerbitkan tiga kartu bantuan sosial baru jika dipercaya kembali memimpin pada periode pemerintahan berikutnya.
Dirinya mengatakan program yang berkaitan dengan visi kesejahteraan sosial tersebut turut disertai dengan integrasi anggaran bantuan sosial dari program yang sudah bergulir.
"Apa yang disampaikan adalah keberlanjutan dari program yang selama ini membangun pondasi Indonesia, yakni masyarakat terlindungi dari kebutuhan pangan, kesehatan, dan pendidikan," ujarnya di Jakarta, Senin (25/2).
Sri Mulyani menjelaskan, Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang direncanakan hingga jenjang perguruan tinggi akan mengintegrasikan berbagai dana bantuan pendidikan yang tersebar di dalam beberapa program seperti Kartu Indonesia Pintar, beasiswa bidik misi, dan beasiswa dari Kementerian Agama.
"Nantinya akan ada integrasi bantuan pendidikan dari jenjang awal sampai pendidikan tinggi," ujarnya.
Melalui integrasi program sosial tersebut, kebutuhan anggaran belanja negara juga dapat terkonsolidasi dengan baik. Di dalam APBN 2019, pemerintah mengalokasikan anggaran sosial senilai Rp97,9 triliun untuk penanganan kemiskinan meliputi berbagai program seperti bidik misi, bantuan pangan, jaminan kesehatan nasional, Kartu Indonesia Pintar, dan Program Keluarga Harapan.
"Ini suatu langkah yang bagus jika dilihat dari dampaknya. Dari sisi anggaran tidak akan menimbulkan ledakan, namun bantuan sosial yang sebelumnya terfragmentasi bisa menjadi lebih akuntabel karena terkonsolidasi," ujarnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo dalam perhelatan Konvensi Rakyat bertajuk Optimisme Indonesia Maju di Sentul (24/2/2019) menyampaikan akan meluncurkan tiga kartu baru untuk penguatan program kesejahteraan sosial.
Ketiganya meliputi Kartu Indonesia Pintar yang berlanjut hingga dapat membiayai kuliah, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Pra Kerja.
Di dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo juga bertekad meningkatkan dana abadi pendidikan dari sebelumnya Rp66 triliun menjadi Rp100 triliun, serta dana abadi penelitian dan pengembangan (R&D) dari Rp1 triliun menjadi Rp50 triliun dalam lima tahun ke depan.
