Bisnis.com, JAKARTA -- Pembangunan jalan tol, Light Rail Transit (LRT), dan Mass Rapid Transit (MRT) di Indonesia turut disinggung dalam debat calon presiden, Minggu (17/2/2019). Biaya pembangunannya disebut lebih mahal dua kali lipat dari negara lain.
Pernyataan itu disampaikan calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam debat putaran kedua Pilpres 2019, kemarin. Menurutnya, masyarakat harus mulai berpikir jernih melihat infrastruktur agar mampu menambah kekuatan ekonomi Indonesia.
“Kalau kita bandingkan dengan indeks [biaya pembangunan] per kilometer (km) infrastruktur, apakah itu jalan tol, LRT, MRT, yang dilaksanakan di Vietnam, Thailand, Malaysia, semuanya itu dua kali lebih efisien dan lebih murah dari Indonesia,” ujar Prabowo.
Pernyataan Prabowo bisa diuji dengan melihat data yang dirangkum Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dalam data itu, terlihat perbedaan biaya pembangunan LRT antar negara.
Dana pembangunan LRT Jabodebek tercatat Rp673 miliar per km, sedangkan biaya pembangunan LRT Jakarta mencapai Rp1,08 triliun per km. Kedua jalur LRT itu dibangun sepanjang 44,4 km dan 5,8 km.
Kemudian, dana proyek LRT Palembang adalah Rp484 miliar per km. Jalur LRT di sana membentang sejauh 23,4 km.
Menurut data Kemenhub yang diterima Bisnis, terlihat bahwa LRT Jakarta membutuhkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan LRT Jabodebek dan LRT Sumatra Selatan (Sumsel) karena ada beberapa perbedaan perbedaan biaya pekerjaan. Perbedaan biaya antara lain muncul dari panjang jalur, jumlah kereta, lebar rel, jumlah stasiun, jumlah depo dan fasilitasnya, serta biaya prasarana.
Depo LRT Jakarta, yang dikerjakan oleh Jakpro, memiliki luas 12 ha dengan nilai kontrak Rp2,54 triliun. Luasan dan angkanya jauh di atas LRT Jabodebek yang seluas 10 ha dan senilai Rp1,9 triliun, maupun dengan LRT Sumsel yang seluas 3,7 ha dan bernilai Rp609,2 miliar.
Adapun dalam proyek pembangunan LRT di Manila, Filipina yang memiliki panjang 23 km, biaya yang dibutuhkan adalah Rp904 miliar per km. Pembangunan LRT jalur perpanjangan Kelana Jaya Line sepanjang 34,7 km di Malaysia berharga Rp817 miliar per km.
Biaya untuk membangun LRT di Lahore, Pakistan mencapai Rp797 miliar per km untuk panjang 27,1 km. Kemudian, pembangunan LRT Taipei Danhan di Taiwan menelan biaya Rp413 miliar per km untuk panjang total 9,7 km.
Ketua Masyarakat Infrastruktur Indonesia (MII) Harun Alrasyid Lubis menilai pembangunan sejumlah proyek infrastruktur di masa pemerintahan Jokowi memang kurang efisien. Dalam konteks LRT, inefisiensi diduga muncul akibat tidak adanya tender untuk menentukan pelaksana proyek.
“Yang lain-lain kalau secara engineering mahal itu relatif, karena tergantung kondisi tanah. Makin jelek kondisi tanah itu biasanya makin mahal, pondasinya makin dalam,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (18/2).
Menurut Harun, harusnya pemerintah tetap melakukan tender proyek infrastruktur di masa depan agar efisiensi bisa terwujud. Pemerintah juga disebutnya harus serius menjalani tahap perencanaan, kajian kelayakan (appraisal), dan penentuan sumber pembiayaan proyek.
MII menganggap selama ini pemerintah tidak serius menjalani tahap perencanaan, appraisal, dan penentuan sumber dana proyek. Alhasil, perencanaan dan studi kelayakan suatu proyek tak jarang dipertanyakan.
“Kajian appraisal-nya kurang holistik. Jadi karena terburu-buru banyak yang dilangkahi Standar Operasi Prosedur (SOP) pembuatannya, termasuk juga barangkali konsultasi dengan masyarakat, itu kadang dilangkahi,” tuturnya.
