Ketika Polemik Maskapai Bikin Lesu Bisnis Perhotelan

Para pelaku bisnis perhotelan rupanya belum dapat bernapas lega pada 2019, setelah beberapa tahun belakangan ‘babak belur’ memperjuangkan kenaikan angka okupansi kamar di tengah sengitnya persaingan melawan industri akomodasi berbasis aplikasi daring.
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com 11 Februari 2019  |  16:16 WIB
Ketika Polemik Maskapai Bikin Lesu Bisnis Perhotelan
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menyampaikan sambutan pada pembukaan Rapat Kerja Nasional IV PHRI, di Jakarta, Senin (11/2/2019). - Bisnis/Dedi Gunawan

Bisnis.com, JAKARTA -- Para pelaku bisnis perhotelan rupanya belum dapat bernapas lega pada 2019, setelah beberapa tahun belakangan ‘babak belur’ memperjuangkan kenaikan angka okupansi kamar di tengah sengitnya persaingan melawan industri akomodasi berbasis aplikasi daring.

Pada pembuka tahun ini, para pengusaha perhotelan Tanah Air kembali digempur tantangan lain berupa tingginya tiket pesawat dan kebijakan bagasi berbayar bagi maskapai berbiaya rendah atau low cost carrier (LCC). 

Mereka mengeluhkan kebijakan tersebut langsung memukul tingkat okupansi hotel pada Januari 2019. Menurut klaim Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), karut marut tarif tiket dan bagasi maskapai tersebut membuat tingkat hunian kamar hotel bintang melorot 15%.

"Sepi. Sepi yang menginap. Harga tiket [pesawat naik] dua kali lipat. Kalau begini terus bisnis [perhotelan] bisa mati."

Demikian keluhan yang dilontarkan oleh seluruh Ketua Badan Pemimpin Daerah (BPD) PHRI se-Indonesia di sela-sela Rapat Pimpinan Nasional (Rampinas) 2019 akhir pekan lalu.

Badan Pusat Statistik (BPS) merekapitulasi, rerata tingkat okupansi hotel klasemen bintang di Tanah Air dalam 7 tahun terakhir berfluktuasi di kisaran 51%—57%. Rasanya, semakin sulit untuk meningkatkan okupansi di atas 60%, apalagi menembus level 80%.

Okupansi kamar hotel di tingkat nasional pada 2011 hanya 52,79%, lalu naik pada 2012 menjadi 53,07%, kemudian terus menurun pada 2013 dan 2014masing-masing menjadi 52,68% dan 51,72%, sebelum kembali naik tipis menjadi 52,99% pada 2015.

Mulai 2016, tingkat hunian kamar hotel berangsur membaik menjadi 53,65% dan mencapai 55,70% dan 57,13% berturut-turut pada 2017 dan 2018.

Tentunya, para pemilik bisnis akomodasi—baik berbintang maupun nonbintang—mau tak mau saling berebut kue pasar wisatawan baik asing maupun domestik yang jumlahnya tak banyak untuk menjadi tamu mereka.  

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Tanah Air pada 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018 masing-masing sebanyak 9,44 juta, 10,41 juta, 11,52 juta, 14,2 juta, dan 15,8 juta kunjungan. Pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) pada 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018 masing-masing sebanyak 251,25 juta, 255,42 juta, 264 juta, 277 juta dan 265 juta kunjungan. 

Menanggapi tantangan tersebut, Ketua Umum PHRI Hariyadi B. Sukamdani tak memungkiri tahun ini merupakan tahun yang berat bagi bisnis perhotelan. Pada awal tahun, para pemilik hotel mengencangkan ikat pinggangnya dan memutar otak agar bisnis mereka tetap hidup. 

Belum selesainya permasalahan kompetisi bisnis melawan akomodasi lainnya seperti Airbnb, homestay, apartemen, vila, maupun indekos ekslusif, harus ditambah lagi dengan permasalahan harga tiket dan bagasi berbayar maskapai yang menurunkan minat bepergian para turis.

"Tahun lalu memang okupansi [hotel] tak tinggi meski ada event international karena banyak bencana alam, ada [kebijakan] zero dollar tour turis China yang berada di Bali, dan sebagainya. Gangguan seperti ini tentu sangat berpengaruh," ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (9/2). 

Dia memprediksi, permasalahan tiket dan bagasi maskapai yang tak kunjung selesai atau tak ada titik temu pada awal tahun ini akan semakin memukul kinerja okupansi hotel bintang. Menurutnya, okupansi tahun ini bisa turun 5%—10% dari capaian tahun lalu. 

Presiden Direktur Hotel Sahid Jaya International Tbk. itu menjelaskan, problema tiket pesawat yang mahal dan kebijakan bagasi berbayar tak hanya berdampak pada sektor perhotelan. Para penjual oleh-oleh dan pelaku industri ekonomi kreatif lainnya turut terpukul akibat hal ini. 

Pelancong yang kerap kali membawa buah tangan seusai mereka dinas atau berplesir, kali ini berpikir dua kali untuk membawa dan menaruhnya di bagasi pesawat. 

"Ini [akan memengaruhi] pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi, masalah ini sangat serius. Ketika maskapai menaikkan tiket pesawat pada awal tahun, dampaknya sangat terasa di mana-mana. Pemerintah harus mengkaji kembali dan harus tegas," katanya. 

Apabila pemerintah tak tegas dan membiarkan permasalahan tiket dan bagasi berbayar ini berlarut-larut, tegasnya, PHRI juga tak segan-segan melaporkan hal ini kepada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) karena dinilai kartel. 

"Garuda Indonesia bilang Pertamina memberikan harga yang lebih tinggi, maka harus menaikkan harga tiketnya. Pertamina bilang mereka harus memberikan subsidi pada program pemerintah yang dialokasikan ke APBN tetapi dibebankan ke Pertamina. Hal itulah yang membuat tiket pesawat mahal dan bagasi berbayar. Inilah yang namanya kartel, karena saingannya siapa lagi sehingga kami akan laporkan ke KPPU untuk minta diselidiki."

KELUHAN DAERAH

Dari daerah, Ketua BPD PHRI Sulawesi Selatan—yang sekaligus General Manager (GM) Hotel Claro Makassar—Anggiat Sinaga juga menuturkan, biaya tiket pesawat yang tinggi dan bagasi berbayar sangat berdampak pada sektor perhotelan di Makassar. 

Rerata okupansi hotel di Makassar pada Januari 2019 hanya 37%, turun dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu yang masih bisa tembus 48%. 

"Penyebabnya, harga tiket Jakarta ke Makasar maupun sebaliknya hanya Rp800.000 sekali jalan tetapi sekarang Rp2 juta hanya sekali jalan," ucapnya. 

Namun, para pelaku usaha hotel di Makassar tak putus asa dan melakukan misi dagang ke Jakarta untuk mempromosikan hotel mereka kepada pihak kementerian. 

Namun, mereka memperoleh jawaban yang tak enak untuk didengar karena kementerian pun tak melakukan perjalanan dan acara di wilayah Timur Indonesia akibat biaya yang tinggi dan mobilisasi yang sulit dibandingkan dengan perjalanan ke Pulau Jawa. 

"Ini daerah dibuat susah gerak. UMKM juga susah gerak karena wisatawan dari Makassar juga bawa oleh-oleh. Tentu sekarang mereka mikir untuk bawa oleh-oleh karena pasti kena [tarif] bagasi dan bayar Rp600.000," tutur Anggiat.

Ditambah lagi, lanjutnya, Kementerian Dalam Negeri  juga kembali melarang pemerintah daerah untuk melakukan rapat di hotel, sehingga kian membuat bisnis perhotelan babak belur. 

Senada, Ketua PHRI Gorontalo Hidayat Mopili mengungkapkan, penurunan okupansi hotel sangat terasa pada 1,5 bulan pertama tahun ini. Di daerahnya, penurunan okupansi pada periode tersebut mencapai 30—40% dari okupansi pada akhir tahun lalu. 

"Penurunan ini sangat terasa terlebih biaya operasional hotel sangat tinggi. Di daerah, kalau ada event berskala nasional pasti akan meningkatkan okupansi hotel. Kalau tidak, ya sedikit. Belum lagi, sekarang ada bagasi berbayar dan tiket pesawat mahal yang membuat minat menginap di hotel makin menurun," ujarnya. 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh pendiri dan CEO Rhadana Hotels &Resorts, Rainier H Daulay, yang juga mengeluhkan sedikitnya para wisatawan nusantara yang menginap dan berkunjung di Bali. 

"Masalah maskapai ini masalah besar bagi kami karena mengurangi pergerakan wisnus," katanya. 

Tak hanya dirasakan di daerah yang berada di luar Jawa, pengusaha hotel di DKI Jakarta pun merasakan sedikitnya para wisatawan baik yang melakukan perjalanan pelesir maupun bisnis yang menginap di hotel. 

Ketua PHRI DKI Jakarta Krishandi menambahkan, hotel-hotel di Ibu Kota mengalami babak belur akibat tiket pesawat yang mahal dan bagasi berbayar. “Bintang lima punya tamu yang pasti tiap pekan datang. Namun, tamu-tamu itu mulai mengurangi kedatangan karena tiket pesawat mahal. Ini harus segera dicarikan solusinya," ucapnya.

Menurutnya, masyarakat saat ini lebih memilih berwisata secara ekonomis dengan memanfaatkan berbagai promo yang diberikan guna mengompensasi mahalnya harga tiket pesawat. Akibatnya, minat mereka untuk menginap di hotel berbintang pun turun.

Gandrung pelesir ekonomis inilah memunculkan jenis akomodasi yang berkembang luar biasa yakni homestay dan hostel atau bunk bed

"Agustus tahun lalu ada 7 hostel. Januari 2019 sudah ada 18 hostel. Ini ke depan trennya adalah wisata murah. Tinggal bagaimana hotel bisa bersaing dengan terobosan saat ini yang ada," terang Krishandi. 

Menanggapi keluhan pelaku usaha perhotelan, Menteri Pariwisata Arief Yahya tak menampik bahwa kenaikan harga tiket maskapai memang berdampak pada sektor pariwisata. Pasalnya, 30%—40%  bujet wisatawan digunakan untuk akomodasi, termasuk alokasi ke tiket pesawat.

"Kenaikan harga tiket berkategori sangat elastis akan berdampak pada kunjungan wisatawan. Saat kenaikan harga tiket mencapai 100%, maka berpengaruh pada pengurangan perjalanan wisata hingga sekitar 60%," ujarnya. 

Kendati demikian, dia menjamin kenaikan harga tiket pesawat hanya berdampak pada penerbangan lokal. Sementara itu, untuk penerbangan ke luar negeri tidak banyak memberikan dampak. 

Oleh karena itu, mau tak mau, pekerjaan rumah pemerintah untuk membuat pariwisata Tanah Air lebih kompetitif sangatlah berat. Sebab, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan untuk mengurangi jumlah wisatawan yang memilih berlibur ke luar negeri. 

Arief menilai, kenaikan harga tiket termasuk dalam perhitungan bagasi dapat dilakukan secara bertahap sehingga tak mengagetkan dan memberatkan para penumpang. Besaran kenaikan bisa sesuai dengan tingkat inflasi atau pertumbuhan ekonomi nasional. 

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira memproyeksikan tahun ini tingkat penghunian kamar akan menurun. "Yang paling terkena imbas hotel berbintang satu dan dua karena profil penumpang LCC adalah kelas menengah kebawah.”

Sebelum adanya aturan bagasi berbayar, rerata okupansi hotel berbintang satu per Desember  2018 hanya 44% yang artinya 56% kamar tidak terisi. Adapun, okupansi hotel bintang lima menghadapi perlambatan efek tertahannya konsumsi masyarakat menengah ke atas. 

Untuk itu, menurut Bhima, pemerintah harus mempunyai solusi guna mengatasi permasalahan tarif tiket yang mahal dan bagasi berbayar. Terlebih, sepanjang tahun lalu, pemerintah gagal merealisasikan 17 juta wisman ke Indonesia. 

"Wisatawan domestik ini sangat sensitif terhadap kenaikan harga meski sedikit. Kalau harga [tiket pesawat] naik, minat mereka untuk berpergian akan turun," tutur Bhima. 

Lalu, apa yang akan dilakukan pemerintah agar bisnis pariwisata dan bisnis penerbangan sama-sama bisa bertahan dan hidup? Kita tunggu saja. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
perhotelan, phri

Editor : Wike Dita Herlinda

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top