Bisnis.com, CIANJUR - Menteri BUMN Rini Soemarno mendorong agar pupuk non subsidi tersedia di kios-kios yang menjadi penyalur pupuk bersubsidi demi memenuhi kebutuhan petani khususnya pada musim tanam.
Hal ini dilakukan lantaran kerap muncul keluhan ketiadaan pupuk di kios-kios karena biasanya hanya menyediakan pupuk bersubsidi sesuai dengan kuota kebutuhan di wilayahnya.
Akibatnya ketika kuota pupuk sudah habis maka petani yang belum kebagian pupuk berpotensi tidak bisa melakukan penanaman.
Ketersediaan pupuk non subsidi ini diharapkan bisa menjadi solusi sementara untuk menutupi potensi kurangnya pasokan pupuk bersubsidi ke daerah-daerah.
"Nah, minimal sekarang yang kami coba lakukan itu. Kalau sampai seperti itu, minimal pupuk tidak bersubsidi juga tersedia," katanya seusai melakukan tinjauan ke gudang pupuk lini 3 di Cianjur, Jawa Barat Jumat (8/2/2019).
Rini menyebutkan, dengan mekanisme ini petani memang terpaksa harus membayar lebih mahal agar bisa mendapatkan pupuk non subsidi. Hal tersebut ditempuh lantaran pihak dari Pupuk Indonesia juga tidak bisa menjual 100% pupuknya dengan harga subsidi.
Produksi dan distribusi pupuk subsidi oleh PT Pupuk Indonesia dilakukan berdasarkan data alokasi kebutuhan yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pertanian.
Adapun besaran alokasi kebutuhan ini didapatkan melalui pendataan yang dilakukan oleh dinas-dinas pertanian di daerah bekerja sama dengan gabungan kelompok tani (gapoktan).
"Jadi, penting sekali pendataan ini jelas dan dikejar ke dinas-dinas ke daerah. Kami suka dimarah-marahin terus terang. Gimana sih Pupuk Indonesia nggak menyediakan pupuk subsidi tapi alokasi pupuk subsidi bukan di kami," jelasnya.
Sementara itu, untuk daerah Jawa Barat dia menyebutkan bahwa ketersediaan pupuk saat ini mencapai 120.000 ton, jauh melebihi angka kebutuhan yang mencapai 38.000 ton.
