Bisnis.com, BANDUNG-- Gubernur Jabar Ridwan Kamil optimistis proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung beroperasi 2021, guna memastikannya skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk pembiayaan pembangunan proyek LRT Bandung Raya akan dikawal langsung Sekda Jabar Iwa Karniwa.
Gubernur Ridwan Kamil mengatakan dalam rapat pimpinan pihaknya membahas terkait progres proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang terintegrasi dengan LRT Bandung Raya.
"Pertama kereta api cepat ini pembebasan lahannya sudah 85%. Kalau fisik baru lima persen. Tapi target 2021 sudah bisa beroperasi," katanya di Gedung Sate, Bandung, Senin (4/2/2018).
Menurutnya dalam rapat kesiapan rute LRT sebagai koneksi dari Kereta Cepat ke Kota Bandung melewati GBLA, melewati masjid Raya, terus ke Kota Bandung pun dibahas termasuk skema KPBU yang akan melibatkan pendanaan pemerintah dan swasta.
"Sementara ini wacananya KPBU jadi ada penyertaan modal dari APBN itu yang saya titipkan ke Pak Sekda untuk memastikan skenario ini ada. Jangan sampai nanti kereta api cepatnya beres koneksinya tidak ada," paparnya.
Menurutnya rute awal LRT Bandung Raya yang akan pertama kali dibangun adalah dari Tegaluar sampai Leuwipanjang. " Yang penting orang datang ke sana bisa konek ke kereta cepat," katanya.
Di tempat yang sama Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan proyek LRT Bandung Raya ini ada beberapa yang perlu mendapatkan tindak lanjut lebih detail terkait dengan konektivitas.
Hal ini menurutnya merupakan tindaklanjut dari pertemuan yang dihadiri perwakilan Bappenas, Kemenhub, kemenkeu, PT SMI, PTPII juga dirut PT PSBI, Dirut PT JMT, perwakilan Jasa Sarana, juga dari Wika, Dishub, Bappeda DPKAD.
"Dimana disimpulkan bahwa pihak Kementerian Perhubungan dalam dua hari kedepan akan kirimkan surat ke gubernur Jabar hasil dari penyusunan studi pendahuluan dan dokumen Outline Bussiness Case (obc) semacam dokumen pra FS. Diupayakan dalam dua hari sampai ke gubernur," katanya.
Selanjutnya setelah dokumen diterima, gubernur oleh Sekda akan ditindaklanjuti dengan berkirim surat ke Bappenas untuk mengusulkan perencanaan LRT atau monorel Bandung Raya untuk masuk dalam PPP Book Bappenas.
"Dalam hal yang sama dokumen obc dan studi pendahuluan, akan dikomunikasikan ke Kemenkeu terkait beberapa kajian seperti demand, kemampuan fiskal daerah, dan kajian skema investasi. Secara simultan juga akan dilakukan pembahasan LRT di kantor bersama KPBU Jakarta," paparnya.
