Pemerintah Disebut Perlu Lepaskan Ketergantungan Fiskal dari Bahan Bakar Fosil

Laporan Global Subsidies Initiative of The International Institute for Sustainable Development (IISD) bertajuk “Selepas Bahan Bakar Fosil, Transisi Fiskal Indonesia", Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang mengarah pada pengurangan ketergantungan fiskal pada pendapatan dari produksi dari bahan bakar fosil.
David Eka Issetiabudi | 04 Februari 2019 09:52 WIB
Operator mengoperasikan alat berat di terminal batu bara Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatra Barat, Rabu (9/1/2019). - ANTARA/Iggoy el Fitra

Bisnis.com, JAKARTA — Menurunnya produksi bahan bakar dari fosil di dalam negeri ditambah dengan gejolak harga komoditas yang tidak menentu akan berpengaruh pada pendapatan negara.

Selain itu, pemerintah juga diharapkan mendorong penggunaan energi terbarukan. Sehingga, pemerintah tidak akan ketergantungan fiskal pada pendapatan dari produksi bahan bakar fosil.

Dalam laporan Global Subsidies Initiative of The International Institute for Sustainable Development (IISD) bertajuk “Selepas Bahan Bakar Fosil, Transisi Fiskal Indonesia", Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang mengarah pada pengurangan ketergantungan fiskal pada pendapatan dari produksi dari bahan bakar fosil.

Indonesia dianggap berhasil mempertahankan pertumbuhan dan diversifikasi ekonomi sebagai sumber pendapatan pemerintah.  Sayangnya, hingga saat ini, kontribusi penerimaan pajak dan bukan pajak terhadap APBN sangat bergantung pada fluktuasi harga minyak, gas, dan batu bara.

Philip Gass, Senior Policy Advisor and Lead of IISD’s Indonesia, mengatakan Indonesia punya peluang menumbuhkan ekonominya tanpa memperluas ekstraksi bahan bakar fosil. Salah satunya dengan mengembangkan sektor energi terbarukan.

Menurutnya, pendapatan pemerintah dari bahan bakar fosil akan terus menurun seiring dengan menipisnya produksi dan peningkatan konsumsi energi.

“Penurunan pendapatan dari sektor ini akan berlanjut karena dua hal, yaitu karena tren ekspor bahan bakar semakin menurun dan meningkatnya konsumsi domestik,” tuturnya, belum lama ini.

David Braithwaite, peneliti IISD, mengungkapkan Indonesia terlihat telah berupaya mendorong pengembangan sektor manufaktur, keuangan, dan lainnya. Seiring dengan pertumbuhan, sektor-sektor tersebut membayar pajak lebih besar.

Terlepas dari penurunan peran sektor bahan bakar fosil, selama 2001-2016, tingkat pertumbuhan PDB 3% - 4% per tahun dan defisit anggaran 2% - 3% tetap tidak berubah.

Dia menambahkan sepanjang 2014-2016, pemerintah setidaknya menghimpun rata-rata Rp 190 triliun dari pendapatan pajak dan bukan pajak migas. Berdasarkan analisis IISD, dalam periode yang sama dihabiskan jumlah yang sama untuk membayar subsidi bahan bakar dan listrik.

“Artinya, tanpa meningkatkan pendapatan bersih, subsidi ini mendorong konsumsi energi yang boros, yang makin membuat cadangan minyak, gas, dan batubara Indonesia menipis lebih cepat,” papar Braithwaite.

Selain itu, pemerintah juga diharapkan terus meningkatkan program subsidi tepat sasaran. Lucky Lontoh, Koordinator IISD Indonesia, menyebutkan pemerintah sebenarnya sudah melakukan reformasi subsidi pada 2014.

Saat itu, pemerintah menghapus subsidi bensin dan pada saat yang sama dapat melakukan investasi yang lebih besar ke dalam infrastruktur serta program bantuan sosial.

“Kalau pemerintah lebih banyak reformasi subsidi, kita dapat bergerak lebih cepat untuk membangun energi bersih dan menghemat pendapatan yang bisa disalurkan untuk investasi yang bermanfaat bagi semua orang," ujarnya.

Dalam laporan IISD, pendapatan dari perpajakan produksi dan konsumsi bahan bakar fosil serta penghematan dari pengurangan subsidi bahan bakar fosil harus diinvestasikan secara produktif  untuk mendukung pembangunan sosial dan diversifikasi ekonomi.

Investasi pendapatan pemerintah dari bahan bakar fosil juga harus memperhatikan kepentingan kelompok rentan dan bisa mengurangi biaya hidup mereka. Area-area investasi misalnya jaring pengaman sosial, layanan kesehatan, pendidikan dan layanan publik lainnya, serta infrastruktur. 

Tag : fiskal, energi terbarukan
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top