Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan akan mendorong peningkatan mitigasi bencana di seluruh kawasan ekonomi khusus (KEK) di Tanah Air dan dilengkapi dengan teknologi tinggi dan mumpuni untuk mengidentifikasi kemungkinan datangnya bencana dalam rangka guna memberikan kepastian investasi bagi investor.
Terlebih, pasca-terjadinya sejumlah peristiwa bencana alam belum lama ini, juga telah berimbas kepada keberadaan beberapa KEK di Tanah Air, seperti misalnya KEK di Palu yang terdampak gempa bumi dan KEK Tanjung Lesung yang terdampak tsunami.
Lokasi terakhir, KEK Tanjung Lesung bahkan menjadi sorotan karena terdampak bencana tsunami Selat Sunda, Sabtu (22/12/2018), di mana sekitar 30% bangunan milik PT Banten West Java Tourism Development, anak usaha PT Jababeka selaku pengelola kawasan pariwisata itu, mengalami kerusakan hingga menimbulkan kerugian sekitar Rp150 miliar.
Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Enoh Suharto Pranoto menegaskan bahwa peningkatan mitigasi bencana tersebut menjadi sangat penting bagi kepastian investasi mengingat Indonesia juga berada pada jalur Ring of Fire.
"Indonesia ini kan ring of fire, jadi kalau misalnya tidak boleh ada investasi, itu berarti satu Indonesia tidak ada investasi, jadi yang harus disiapkan adalah mitigasinya," tegasnya saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Kamis (27/12/2018).
Menurutnya, KEK Tanjung Lesung sebenarnya juga sudah memiliki unsur tanggap bencana atau mitigasi, baik Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih, jalur evakuasi dll.
Namun demikian, kerusakan yang dialami KEK pariwisata tersebut akibat tidak berjalannya early warning system di lokasi wisata yang terletak tak jauh dari Gunung Anak Krakatau tersebut.
"Tanjung Lesung sebenarnya sudah ada semua mitigasinya. Cuma kan kemarin yang miss itu, early warning system saja. Karena mungkin, saya tidak tahu sih, mungkin masih harus dikoordinasikan lagi dengan semua pihak. Ini kan bukan gempa, tapi karena aktivitas Gunung Anak Krakatau," terangnya.
Oleh sebab itu, lanjut dia, ke depan, peningkatan proses mitigasi bencana tersebut juga akan diterapkan di seluruh KEK di Tanah Air.
"Ke depan peningkatan mitigasi bencana ini dipastikan diterapkan ke KEK lain juga. Kami ke depannya akan meminta supaya mereka punya teknologi baru yang bisa prediksi kejadian bencana dan sebagainya," ujarnya.
Bahkan, lanjut dia, terkait KEK Tanjung Lesung tersebut, direncanakan ada evaluasi pembahasan khusus dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, yang dijadwalkan Kamis (27/12/2018) sore.
Kendati demikian, lanjut dia, terkait konsep kawasan KEK merupakan tanggungjawab unsur KEK bersangkutan, bukan pemerintah pusat tapi badan usaha pengelolaannya.
"Pemerintah hanya beri fasilitas kemudahan perizinan, insentif pajak, itu saja. Kalau untuk akses jalan itu baru dari pemerintah. Tapi untuk yang di dalam kawasan, misalnya fasilitas rusak, itu tanggung jawab sendiri," ujarnya.
Enoh pun menegaskan bahwa atas kerusakan yang terjadi di KEK Tanjung Lesung yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp150 miliar tersebut menjadi tanggungan perusahaan asuransi.
"Mereka [pengelola] sudah asuransikan hotel resort dll itu. Jadi sekelas Jababeka, saya rasa tidak ada masalah kalau hanya sekitar Rp150 miliar. Kalau ada campur tangan pemerintah hanya akses ke sana. Misalnya dari Pandeglang ke Tanjung Lesung, itu tanggung jawab PUPR. Kalau nanti ada ide break water untuk semua kawasan itu, baru pemerintah," terangnya.
