Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah terus lakukan inovasi dalam menerbitkan utang baru untuk pembiayaan termasuk pada 2019, salah satunya penerbitan green sukuk global sudah masuk daftar tunggu pemerintah.
Pemerintah merencanakan penerbitan SBN secara bruto pada 2019 mencapai Rp825,70 triliun, menurun dibandingkan target pada APBN 2018 sebesar Rp856,49 triliun.
Sementara itu, penerbitan SBSN berkisar 25%--30% dari SBN Bruto atau antara Rp206,4 triliun--Rp247,7 triliun, penerbitannya dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan.
Direktur Jendral Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman menyatakan pemerintah sudah memulai inovasi pembiayaan pada 2018 dengan menerbitkan global green sukuk, wakaf green sukuk dan sukuk ritel atau tabungan secara online. Inovasi pembiayaan ini akan dilanjutkan pada 2019.
"Saat ini untuk 2019 termasuk green sukuk dipikirkan, inovasi akan terus dilakukan. Istilahnya sudah di pipeline, tetapi harus memastikan dulu kondisi market seperti apa tidak bisa dari awal sudah bilang mau dipublikasikan berapa," ungkapnya akhir pekan lalu.
Menurutnya tidak baik juga mengerangkan sejak awal rencana detil pembiayaan sebab pemerintah mesti mempertimbangkan perkembangan ekonomi global yang saat ini penuh ketidakpastian.
Baca Juga
"Karena tidak bagus juga, jadi tunggu sampai mau diterbitkan. Lihat perkembangan global juga," katanya.
Dia menjelaskan pemerintah tidak memiliki target pada pola pembiayaannya, sebab dalam pembiayaan perlu fleksibilitas.
Menurutnya, jika pembiayaan terlalu rigid Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan dapat ditinggalkan oleh pasar.
Dengan demikian, terangnya, pemerintah tentu akan terus melihat kondisi pasar, apabila pasat dalam kondisi yang kondusif lebih baik menerbitkan SBN konvensional.
"Kalau lebih bagus sukuk kita lebih banyak sukuk, kita lihat kemauan pasar seperti apa, yang pasti komitmen menerbitkan SBSN proyek sebesar Rp28,4 triliun saja," jelasnya.
Dia menjelaskan terdapat perbedaan antara investor untuk SBN dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk. Luky mencontohkan, investor syariah akan membeli di perbankan syariah. Mereka jelasnya, tidak bisa beli di perbankan konvensional karena syaratnya begitu.
"Namun, investor konvensional punya pilihan lebih bisa masuk ke biasa bisa atau syariah bisa. Kalau di Malaysia, pasar sukuk sangat likuid karena operasinya pun banyak menggunakan dalam bentuk sukuk dibandingkan konvensional," paparnya.
Sedangkan kata Luky, kalau di Indonesia terjadi sebaliknya. Pasar sukuk lebih kecil dari pasar konvensional, bahkan ketika korporasi akan menerbitkan surat utang paling banyak dalam bentuk konvensional.
