Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda
Arif Budisusilo

Arif Budisusilo

Jurnalis Senior Bisnis Indonesia Group
email Lihat artikel saya lainnya

NGOBROL EKONOMI: Orang Kaya Hidup Susah

Tak ada dasar yang kuat, apalagi fakta, bahwa Indonesia adalah negara miskin. Ekonomi sulit, negara bangkrut. Nggak-lah. Apalagi setara dengan Burkina Faso. Itu pasti hoax. Tengok saja datanya.
Bisnis.com - 21 Desember 2018  |  11:01 WIB

Bolehlah menganggap judul ini antagonis atau kontradiktif. Memang begitulah adanya. Coba saja tengok akun media sosial Anda hari-hari ini. Entah itu tulisan, meme atau rekaman video yang dibagi di media sosial atau aplikasi pesan.

Banyak cerita buruk dan keburukan yang dibagi ke ruang publik. Kerap bahkan, bukan fakta, melainkan fatamorgana. Seringkali berita palsu, atau dipalsukan.

Banyak ironi dan kontradiksi. Ada orang kaya mengaku hidup susah. Coba saja lihat, dari penampilan fisiknya, ada emak-emak alias ibu-ibu muda, fashionable dan modis, berkacamata frame mahal, berwajah cantik, tetapi mengaku penuh kesulitan hidup.

Kira-kira kalau diringkas mengaku seperti ini: “Barang-barang serba mahal. Bayar listrik mahal. Beli bahan bakar minyak mahal. Harga-harga sembako mahal. Hidup makin susah.”

Begitulah pesan yang disampaikan dalam kanal media sosial. Tidak ada data yang bisa dipakai untuk mengklarifikasi. Tak ada konfirmasi. Tetapi viral.

Lalu ada juga elite politik yang bilang, kebanyakan rakyat hidup sulit. Lalu ada yang membuat perbandingan, Indonesia seperti Burkina Faso, meski pendapatan per kapita saat ini US$4.100. Tahukah Anda, berapa PDB per kapita Burkina Faso? Hanya US$689.

Pendapatan perkapita adalah rata-rata kekayaan tiap orang, diperoleh dari pendapatan bruto nasional (PDB) dibagi dengan jumlah penduduk. Dengan PDB US$1 triliun lebih dan jumlah penduduk 260 juta jiwa, pendapatan perkapita Indonesia mencapai US$4.100 lebih pada 2017.

Tahun ini, dengan pertumbuhan ekonomi 5,17%, PDB Indonesia melampaui US$1,1 triliun. Dengan pertumbuhan penduduk sekitar 2%, maka pendapatan perkapita diproyeksikan melampaui US$4.200.

Bandingkan dengan India, yang penduduknya jauh lebih besar, memiliki pendapatan perkapita US$1.964. Sebaliknya, China mengalami kemajuan pesat, dengan pendapatan perkapita US$7.329. 

Ada lagi yang bilang, PDB per kapita Indonesia itu belum menghitung beban utang negara. Katanya per kepala bayi yang baru lahir menanggung utang Rp9 juta. Bandingkan saja dengan negara-negara tadi. Utang India adalah 68% dari PDB, sedangkan utang China 47,6% dari PDB. Rasio utang Indonesia jauh lebih rendah, yakni 29% dari PDB.

Apabila rasio utang ini dipakai sebagai pengurang, maka pendapatan perkapita penduduk China menjadi US$3.880. Lalu pendapatan perkapita penduduk Indonesia menjadi US$2.911. Yang repot India, karena utangnya besar, pendapatan perkapita menjadi US$628. Itu kalau rasio utang dipakai sebagai pengurang. Nah, bagaimana dengan negara maju seperti Jepang yang rasio utangnya mencapai 258% dari PDB? Waladalah. Habis dong pendapatan perkapitanya.

Nggak, ini saya bercanda saja, sekadar untuk memberi gambaran, mendiskon PDB perkapita dengan rasio utang negara adalah usaha sia-sia. Orang di kampung saya bilang, ngoyoworo

Belum cukup? Masih ada lagi. Itu belum dikurangi dengan rasio gini. Kan separuh aset nasional itu dikuasai 1% penduduk kaya, katanya begitu. Artinya, pendapatan per kapita perlu dipotong lagi sebanyak separohnya. Tinggal berapa? Duh, jadinya cuma US$1.455.

Lha, kalau metode itupun dipakai, bukankah negara-negara lain juga perlu dibandingkan dengan cara yang sama? Namun, nggak usahlah repot-repot menghitung, karena cara itu juga akan sia-sia.

Dengan kata lain, saya ingin menggarisbawahi, bahwa tak ada dasar yang kuat, apalagi fakta, bahwa Indonesia adalah negara miskin. Ekonomi sulit, negara bangkrut. Nggak-lah. Apalagi setara dengan Burkina Faso. Itu pasti hoax. Kalau mau iseng, tengok deh datanya.

Data-data yang saya kutip ini bersumber dari tradingeconomics. Silahkan cek. Tahun 2017 lalu, PDB Burkina Faso hanya US$13 miliar. Angka itu cuma seperlima dari “tambahan PDB” Indonesia tiap tahun, dengan tumbuh 5% saja.

Lalu, dengan penduduk sekitar 19 juta orang, pendapatan perkapita Burkina Faso kira-kira US$690 pada akhir 2017. Artinya, masih jauhlah di bawah PDB perkapita Indonesia, meski dipotong banyak diskon itu.

Eh, barangkali saya salah hitung. Katanya, PDB perkapita negara di Afrika itu bukan US$600-an, tapi US$1.300. Coba deh, lihat lagi. Barangkali indikator yang dipakai adalah PDB perkapita paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP).

Kalau indikator PPP itu yang dipakai, pendapatan perkapita Burkina Faso adalah US$1.700 pada akhir tahun 2017 lalu. Jauh di bawah Indonesia yang sudah di atas US$11.189!

Jelas makin nggak sebanding lagi. Kesejahteraan penduduk Indonesia 6,5 (enam setengah) kali lipat Burkina Faso. Apalagi kalau PDB Burkina Faso juga didiskon dengan rasio utang dan rasio gini. Makin tidak setara.

Maaf kalau banyak berkutat dengan angka dan data. Saya hanya ingin menunjukkan, kesejahteraan penduduk dan ekonomi Indonesia jauh di atas Burkina Faso.

***

Apalagi, Indonesia kini adalah anggota G-20, berada di jajaran negara-negara kaya. Indonesia berada dalam jalur peradaban ekonomi masa depan, seperti dipercayai banyak analis, periset, ekonom dan pengusaha. Banyak dipercaya, masa depan ekonomi abad mendatang adalah Asia Raya, yang dipimpin China, India dan Indonesia.

Chairul Tanjung, salah satu orang terkaya Indonesia, beberapa tahun lalu pernah menyebutkan, kalau di utara ada The Greater China atau China Raya, di barat ada The Greater India atau India Raya, dan di tenggara ada Asean dengan leading economy-nya adalah Indonesia. Maka tak berlebihan di Asia Tenggara disebut The Greater Indonesia.

Keyakinan Chairul Tanjung, yang akrab disapa Pak CT, itu disampaikan beberapa tahun lalu, saat PDB perkapita baru menembus US$3.000-an. Maka, menyusul perkembangan ekonomi saat ini, dengan PDB per kapita US$4.100 lebih, rasanya keyakinan itu sangat masuk akal.

Saya ambil saja perkembangan terkini. Lihatlah perubahan perilaku konsumsi masyarakat dan ekonomi digital, yang mengubah banyak hal. Pekerjaan yang dulunya nggak ada,  kini tersedia dalam berbagai bentuk dan cara, di “era millennial”.

Banyak jenis pekerjaan tanpa kantor, atau pekerjaan mandiri yang dikerjakan dari mana saja, tetapi menghasilkan banyak uang. Bahkan, orang lama, saya menyebutnya “kaum kolonial”, menganggapnya sebagai bukan pekerjaan, sehingga yang berprofesi di jenis-jenis “pekerjaan baru” itu disebut dan dianggap nggak kerja.

Akibatnya, “pekerjaan lama” dan “bisnis lama” lalu terdisrupsi, lesu dan terganggu. Atau bahkan mati. Maka, masa depan ekonomi akan tetap terbuka, dengan roda penggerak yang akan terus berganti.

Di masa periode 1980-an lalu, kita mengalami era bonanza minyak, sehingga ekspor migas menjadi roda penggerak utama bagi perekonomian. Di periode 1990-an, era itu berakhir, bergeser ke ekspor komoditas sebagai ujung tombak ekspor non-migas.

Kini, di era disrupsi digital, penerimaan devisa negara tak bisa lagi mengandalkan ekspor komoditas. Yang pasti, era sudah berubah, perkembangan jaman bercerita lain. Tentu, banyak pekerjaan rumah lain untuk terus memajukan sektor industri pengolahan, guna mengurangi impor barang konsumsi. 

Lalu kini, Anda bisa sebut, di sektor ekonomi digital, Indonesia sudah memiliki 4 unicorn, yakni Gojek, Traveloka, Tokopedia, dan Bukalapak. Unicorn adalah bisnis baru berbasis ekonomi digital yang tumbuh pesat.

Perputaran ekonomi dari 4 unicorn ini jangan ditanya. Besar sekali. Baik aliran modal yang masuk, maupun nilai transaksi. Modal yang masuk saja, untuk keempat unicorn itu, sudah bernilai ratusan triliun rupiah dalam beberapa tahun terakhir.

***

Saya juga ingin menggarisbawahi, era digital telah membangkitkan “tambang devisa” lainnya, yakni pariwisata. Kini, bahkan penerimaan dari sektor pariwisata sudah mengalahkan pendapatan devisa dari ekspor non migas.

Kata ekonom Destry Damayanti, pariwisata adalah “ekonomi lokal, rasa dolar”. Saya kira betul sekali. Pasalnya, kegiatan ekonomi berbasis pariwisata ini, terutama yang berorientasi turis asing, hampir seluruhnya melibatkan sumberdaya lokal. Tetapi penerimaannya dalam dolar.

Saat ini, perubahan perilaku konsumen dan kaum millennial, yang lebih melek digital, memengaruhi konstelasi bisnis dan perubahan industri. Hobi leisure dan travelling telah membuat pertumbuhan perjalanan wisata lintas batas begitu ngebut.

Berdasarkan data Kementerian Parisiwata, sekitar 73% perjalanan wisata saat ini dicari, dipesan, dijual dan dibeli secara digital. Pertumbuhan pariwisata ngebut, lantaran juga didorong oleh era “show me activities”, dengan mesin penggerak sosial media. Jelas bahwa perubahan perilaku dan kemajuan teknologi digital menjadi enabler penting bagi sektor pariwisata.

Begitu pun di Indonesia. Pariwisata telah terbukti menjadi salah satu penggerak ekonomi baru di banyak wilayah.

Saya mendapat cerita dari Hiramsyah Thaib, Ketua Pokja Bidang Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, bahwa dulu sekali, di era Menteri Joop Ave, pariwisata disebut sebagai mother industry.

Mengapa? Ia berdampak ekonomi ke banyak sektor dan banyak aspek, mulai dari transportasi, perhotelan, industri kuliner, usaha kecil dan menengah, jasa turisme (tour guide, hiburan dan banyak lagi), yang cepat dirasakan manfaat ekonominya.

Arif Yahya, Menteri Pariwisata, menyebut bahwa pariwisata adalah core economy, inti dari ekonomi. Pariwisata juga menjadi quick win, karena punya dampak ekonomi langsung yang bisa dirasakan masyarakat di lokasi destinasi.

Karena itulah, Indonesia terus berbenah, agar pariwisata semakin berkembang. Dengan berbagai upaya saat ini, perolehan devisa pariwisata Indonesia terus naik. Ini berkat kunjungan turis asing yang terus meningkat secara konsisten sejak 2014.

Merujuk data BPS, kunjungan turis asing pada 2014 mencapai 9,44 juta setahun, pada 2017 telah mencapai 14,2 juta. Tahun ini, jumlah kunjungan turis asing ditargetkan mencapai 17 juta dan tahun depan diharapkan naik lagi menjadi 20 juta.

Tahun lalu, devisa pariwisata Indonesia mencapai US$15 miliar, ditargetkan naik menjadi US$17 miliar tahun ini dan US$20 miliar tahun 2019.  Tentu, sejalan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dan akan dilanjutkan, kontribusi ekonomi dari pariwisata akan terus meningkat.

Apalagi, potensi Indonesia masih besar, dengan banyak ragam kekayaan alam dan budaya yang bisa ditawarkan. Untuk itu, tiga syarat penting untuk kemajuan pariwisata, yakni Akses, Atraksi dan Amenity, perlu terus dibenahi.

Dari sisi akses, pemerintah telah gencar membangun infrastruktur. Setidaknya, selama 4 tahun terakhir, pemerintah telah menuntaskan 616 km jalan tol di Jawa saja, dari total 1.150 km jalan tol Trans Jawa yang menghubungkan Merak hingga Banyuwangi.

Kini tinggal 217 km lagi jalan tol dari Pasuruan hingga Banyuwangi yang ditargetkan rampung pada 2021 nanti. Apabila jalan tol trans Jawa ini tuntas, Banyuwangi akan kian menarik sebagai destinasi wisata baru.

Setidaknya, saat ini saja, perbaikan akses infrastruktur telah “memanjakan” banyak turis lokal di berbagai destinasi wisata Indonesia. Lihat saja saban akhir pekan, meski banyak orang kaya mengaku susah, hampir di setiap destinasi wisata penuh kunjungan masyarakat yang menikmati waktu liburan bersama keluarga mereka.

Lalu infrastruktur jalan dan konektivitas di luar Jawa, baik di Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi, bahkan Papua, juga terus diperbaiki. Belum lagi perbaikan berbagai bandara di daerah remote area dan tujuan wisata terpencil.

Terlebih, kini tengah dibangun destinasi wisata baru, “10 Bali Baru”, termasuk di antaranya Mandalika, Wakatobi, Morotai, Danau Toba, dan Tanjung Lesung.  Jika proyek "10 Bali Baru" itu selesai, dapat diduga akan kian mendorong kedatangan turis asing ke Indonesia. Ini akan semakin menambah daya tarik wisata ke seluruh Indonesia.

Namun, perlu kampanye yang lebih gencar, bahwa Indonesia bukan hanya Bali. Tak kalah penting, kita perlu berharap kepada para elite untuk berbagi cerita baik, sambil terus melakukan perbaikan dan membenahi banyak kekurangan di negeri tercinta ini.

Maka saya suka dengan cara Agung Laksamana, Ketua Umum Perhumas, yang mengampanyekan “Indonesia Bicara Baik”. Barangkali memang perlu gerakan “berbagi cerita baik”, untuk memacu kemajuan yang lebih signifikan. Bukan cerita buruk dan menyesatkan. Apalagi yang hidupnya kaya, lalu mengaku susah.

Nah, bagaimana menurut Anda? (*)


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

arif budisusilo Ngobrol Ekonomi

Sumber : Kolom Beranda Bisnis Indonesia hal 1, edisi 21 Desember 2018

Editor : News Editor

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top