Bisnis.com, JAKARTA – Penjualan apartemen di Jakarta sepanjang kuartal III/2018 dinilai memiliki kinerja terendah dalam 10 tahun terakhir.
Head of Research and Consultancy Savills Indonesia Anton Sitorus mengatakan hal tersebut dikarenakan pasokan apartemen yang masuk ke pasar semakin berkurang diiringi dengan harga apartemen yang sudah melambung tinggi, sehingga aktivitas penjualan semakin terbatas.
“Total peluncuran apartemen hingga kuartal ketiga 2018 hanya sebanyak 4.000 unit, sedangkan tahun lalu bisa mencapai 6.700 unit, dari peluncuran saja sudah berkurang,” ujar Anton saat Media Briefing Savills Indonesia di Jakarta, Rabu (19/12/2018).
Adapun, secara keseluruhan Jakarta hanya berhasil menyerap sebanyak 2.000 unit dari total peluncuran 4.000 unit tersebut.
Berdasarkan riset Savills Indonesia, pasokan apartemen yang masuk masih didominasi oleh pengembangan proyek yang berada di Jakarta Utara dan Jakarta Barat yaitu masing-masing sebesar 20%, yang disusul oleh wilayah sentral bisnis (CBD) sebanyak 19%, Jakarta Selatan sebanyak 18%, Jakarta Pusat sebesar 16%, dan Jakarta Timur sebesar 7%.
Bahkan, pasokan apartemen di wilayah Jakarta Timur terhitung stabil, yaitu tidak bergerak dari angka 9.800 unit dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Baca Juga
Sementara itu, untuk proyek yang sedang dipasarkan, penyerapan tertinggi masih berasal pada segmentasi menengah ke atas dengan penyerapan terendah berasal dari segmentasi high end. Penyerapan yang rendah tersebut juga diakibatkan dari volume pasokan apartemen high end yang juga tidak banyak hanya sekitar 2% hingga 3% dari total keseluruhan pasar.
Anton mengatakan gejala pelambatan penurunan pasar segmentasi high end sudah terlihat dari awal tahun lalu. Hal tersebut terindikasi dari penjualan dan penyerapan yang lemah, sehingga pengembang pun semakin terbatas yang berminat untuk mengembangkan apartemen bersegmentasi high end. Salah satu faktor terbesar penjualan segmentasi high end pun akibat adanya kebijakan tax amnesty.
Belum lama ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan rencana untuk merelaksasi kebijakan perpajakan, yaitu pembebasan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) dan pajak penghasilan (PPh) 22.
