Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengakui bahwa pihaknya baru saja mengikuti pertemuan dengan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan juga Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, di Kantor Kemenko Perekonomian, di bilangan Lapangan Banteng, Kamis (22/11/2018).
Pihaknya mengaku bahwa pertemuan tersebut membahas sosialisasi lebih lanjut terkait Paket Kebijakan Ekonomi XVI, utamanya berkaitan dengan Daftar Negatif Investasi (DNI) 2018 yang telah diluncurkan pekan lalu oleh pemerintah.
"Inikan lagi sosialisasi aja kan dengan pengurus Kadin, Ketua Umum Kadin, dan yang mewakili," ujarnya, usai menghadiri rapat internal tersebut di Kemenko Perekonomian, Kamis (22/11/2018) siang.
Pihaknya mengklaim bahwa pertemuan tersebut sebagai sosialisasi lebih lanjut dengan memberikan penjelasan tambahan.
"[Baru disosialisasikan sekarang Pak?] Sudah disosialisasikan, cuma minta penjelasan tambahan. [Bagian mana Pak?] Bukan, penjelasan secara umum aja. [Ada masukan Pak dari Kadin?] Sebelumnya sudah ada masukan dari asosiasi-asosiasi," ujarnya.
Lantas atas hal tersebut, pihaknya mengaku bahwa pemberlakuan Paket Kebijakan XVI, terutama terkait DNI 2018, akan tetap sesuai jadwal, yakni akan berlaku efektif seminggu paska diumumkan pekan lalu. "[Berarti tetap tidak ada penundaan ya pak?] Tidak tidak," ujarnya singkat.
Adapun, beberapa menit sebelumnya diketahui bahwa usai membuka acara Pemberian Penghargaan bagi Pemerintah Daerah Terbaik, Penyalur KUR Terbaik, Penjamin KUR Terbaik – Pendukung Program KUR 2018 di Hotel Mercure Kemayoran, Menko Darmin Nasution tiba di Kantor Kemenko Perekonomian sekitar pukul 10.00 wib.
Menko Perekonomian Darmin Nasution lantas langsung menggelar pertemuan internal dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani.
Pertemuan tersebut terkait statement Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani yang meminta agar Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang telah diluncurkan Jumat pekan lalu, agar dilakukan penundaan pemberlakuannya, terutama menyangkut Daftar Negatif Investasi (DNI) 2018.
Beberapa menit sebelumnya, sekitar pukul 09.30 wib, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto diketahui telah tiba di Kemenko Perekonomian. Kemudian, baru disusul Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani tiba belakangan sekitar pukul 11.00 wib.
Dan tanpa menunggu terlalu lama, sekitar pukul 12.30 wib, Menperin Airlangga akhirnya meninggalkan Kantor Kemenko Perekonomian lebih awal dibandingkan dengan Rosan P. Roselani, yang masih di Kantor Kemenko.
Adapun sehari sebelumnya, Rabu (21/11/2018), diketahui Kadin Indonesia meminta pemerintah menunda Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang mencakup perluasan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday), peningkatan devisa hasil ekspor industri berbasis sumber daya alam (DHE SDA) dan relaksasi DNI yang telah diluncurkan, pada pekan lalu.
