Bisnis.com, JAKARTA - Kemenhub menyatakan perlu adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guna mendukung penuh pencapaian Renstra 2020-2024.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Budi Setiyadi dalam Focus Group Discussion Pra-Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Tahun 2020-2024.
Menurut, kebijakan pemerintah tentang SDM yang baik sangat berpengaruh bagi keberlangsungan Renstra sehingga sangat perlu diadakan kerja sama yang efektif dengan pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.
Ditjen Hubdat telah memiliki regulasi dan program kegiatan namun belum dapat menjangkau semua daerah. Pelaksanaan program dan regulasi tersebut akan menjadi lebih baik apabila sejalan dengan pemerintah kabupaten kota.
Selain itu, dalam menyangkut masalah keselamatan di bidang transportasi darat, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP) diharapkan dalam 5 tahun ke depan akan diterapkan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) untuk menurunkan presentase kecelakaan lalu lintas termasuk korban fatalitas yang diharapkan tercermin juga di dalam Renstra.
"Perlu diperhatikan juga sosialisasi kepada masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan di transportasi darat maupun ASDP," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (25/10/2018).
Di samping itu, Dirjen Budi berharap kebijakan penindakan ODOL tidak hanya bergerak di tingkat pusat karena harus ada peran dari pemerintah kabupaten/kota dengan mengoptimalkan tempat uji berkala. Dinas provinsi pun diharapkan melakukan hal yang sama.
Berdasarkan pemantauan di 28 UPPKB per tanggal 8 Oktober 2018, sebanyak 219.783 (65,74%) angkutan barang melanggar muatan dan/atau ukuran dari 334.333 kendaraan yang masuk UPPKB atau jembatan timbang.
Sosialisasi dan edukasi tentang ODOL kepada masyarakat dinilai sangat penting dalam meningkatkan mutu SDM karena banyak yang sudah terlanjur nyaman dengan keadaan Over dimension Overloading ini.
"ODOL akan dilanjutkan dengan cara yang lebih soft agar tidak menimbulkan kegaduhan pada masyarakat karena dampak ekonomi sangat besar dalam penanganan masalah ini," jelas Dirjen Budi.
