Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Perlu Sinergi BPJSK dan Tapera

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berencana menggabungkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dengan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK).

Bisnis.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berencana menggabungkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dengan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK).

Pengamat perumahan Ruslan Prijadi menilai BPJSTK dan Tapera idealnya memang harus digabung karena memiliki fungsi yang hampir sama.

"Tapera adalah badan tersendiri yang mengarah pada semi bisnis, tidak sepenuhnya bagian dari pemerintah, hampir sama seperti BPJS TK tetapi untuk perumahan. Akan lebih baik jika dipadukan," kata Ruslan saat diskusi media Tapera, Sumber Dana Jangka Panjang Pembiayaan Perumahan di Jakarta, Senin (22/10/2018).

Ruslan menilai sistem yang kurang lebih sama pada BPJSTK dan Tapera, yaitu adanya pemungutan dari upah pekerja yang dananya digunakan untuk menjamin hak-hak sosial masyarakat, baik untuk kesehatan, perumahan, maupun dana pensiun.

Dia mengatakan penggabungan beberapa lembaga tersebut sudah dilakukan di banyak negara, contohnya Singapura.

"Singapura sudah memulai program seperti ini dari tahun 1950-an. Para peserta di Singapura sangat jelas mengenai hak mereka, hak tentang kesehatan dan hak tentang perumahan bagimana. Negara kita baru saja mulai, sistemnya saja masih terpisah," kata Ruslan.

Dia memaparkan jumlah tenaga kerja di Indonesia berjumlah 48 juta buruh, 23 juta pekerja mandiri, dan ada sekitar 5 juta ASN, jika dikalikan 3 juta, maka ada lebih dari Rp200 triliun dana yang akan dikelola oleh Tapera. Dana tersebut dininlai cukup besar.

"Oleh karena pintu yang cukup besar dengan dana yang pengorganissasiannya jangan sampai melenceng," lanjut dia.

Melihat fungsi Tapera, dia menilai sudah baik, yang harus dipikirkan kemudian adalah dana tersebut harus dikelola dengan baik juga.

Masyarakat cukup mendapatkan informasi dari satu institusi penyelenggaraan, lanjut Ruslan, mereka tidak perlu susah memikirkan dana yang harus dikeluarkan untuk masing-masing institusi.

Ruslan juga menilai, kinerja institusi akan efisien karena pengorganisasiannya lebih sedikit dan biaya yang harus dikeluarkan juga akan lebih rendah.

"Banyak pemikiran seperti itu, , semestinya bisa digabung. Tidak mudah tetapi bisa. Tidak mudah tetapi bisa," jelas Ruslan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Maria Elena

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper