Jaga Pasokan Batu Bara, APLSI Apresiasi Pemprov Sumsel

Asosiasi Produsen Listrik Indonesia (APLSI) menilai pemerintahan baru Provinsi Sumatra Selatan Herman Deru mampu mendukung program pemerintah pusat dalam menjaga pasokan batu bara nasional untuk pembangkit.
Fitri Sartina Dewi | 18 Oktober 2018 21:06 WIB
Ilustrasi - Batu bara - Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Produsen Listrik Indonesia (APLSI) menilai pemerintahan baru Provinsi Sumatra Selatan Herman Deru mampu mendukung program pemerintah pusat dalam menjaga pasokan batu bara nasional untuk pembangkit.

Pandangan tersebut diutarakan Juru Bicara APLSI Rizal Calvary. Dia menuturkan, pihaknya mengapresiasi pemerintahan baru di Sumsel yang dianggap bisa menjaga kondusifitas produksi dan distribusi batubata baik untuk tujuan ekspor, maupun kepentingan produksi listrik di Jawa dam Sumatra.

“Jangan sampai ada lagi ancaman listrik mati,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (18/10/2018).

Menurutnya, sebagian besar pembangkit listrik di Jawa dan Sumatra masih sangat bergantung pada pasokan batu bara dari Sumsel.

“Digabung seluruh Kalimantan pun, produksi batu bara Sumatra Selatan yang terbesar. Sumsel memasok untuk sebagian besar Sumatra dan Jawa,” imbuhnya.

Rizal mengungkapkan Sumsel merupakan lumbung energi nasional. Selain memperkuat cadangan devisa, Sumsel juga berperan dalam menjaga ketahanan energi nasional, terutama ketersediaan listrik.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan tak hanya untuk menjaga listrik nasional, batu bara juga dipakai untuk menenangkan amukan dolar.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) B20 (biodiesel) dan menaikkan produksi batu bara sehingga bisa meningkatkan ekspor nasional. Pada tahun ini Menteri ESDM setuju untuk menambah produksi batu bara sebanyak 25 juta ton.

 

Seperti diketahui, target produksi batu bara tahun ini dinaikkan sebesar 485 juta ton. Dengan penambahan 25 juta ton, maka produksi batu bara hingga akhir tahun dapat mencapai 510 juta ton. Dengan kenaikkan itu diproyeksikan akan ada tambahan devisa sebesar US$1,5 miliar.

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top