Bisnis.com, NUSA DUA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. melalui entitas anak PT Mandiri Sekuritas dan PT Mandiri Manajemen Investasi bekerja sama dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. menerbitkan kontrak investasi kolektif dana investasi infrastruktur atau KIK-DINFRA.
Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengatakan KIK-DINFRA menjadi alternatif pembiayaan infrastruktur melalui pasar modal. Instrumen tersebut dapat dimanfaatkan perusahaan di bidang infrastruktur untuk mendapatkan sumber pendanaan yang efektif dengan biaya yang terukur.
“Inisiatif ini juga akan membantu pendalaman pasar keuangan domestik melalui penambahan produk investasi berbasis proyek infrastruktur,” ujarnya di sela-sela Annual Meeting IMF-World Bank Group 2018 di Bali, Rabu (10/10/2018).
Kartika mengatakan KIK-DINFRA akan memeroleh pernyataan efektif dari OJK paling lambat Kamis 11 Oktober 2018. Selanjutnya, instrumen itu akan segera diperdagangkan di pasar modal dengan target pengumpulan dana mencapai Rp1,5 triliun.
Dia mengatakan langkah yang ditempuh sebagai upaya mendukung perusahaan di bidang infrastruktur. Dengan demikian, pembangunan dapat diakselerasi.
Menurutnya, Indonesia perlu menginvestasikan US$1.231 miliar untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur. Hal tersebut harus diwujudkan untuk menopang pertumbuhan perekonomian di kisaran 5,5%.
Dari sisi perbankan, Kartika mengatakan dukungan terus meningkat tajam dengan kualitas yang terjaga. Total pembiayaan perbankan merangkak naik 18% dari Rp121 triliun pada 2010 menjadi Rp378 triliun pada 2017.
Adapun, emiten berkode saham BMRI itu telah menyalurkan pembiayaan langsung ke sektor infrastruktur hingga mencapai hampir 24% dari total portofolio kredit perseroan. Pada akhir Semester I/2018, total penyaluran naik 23% secara tahunan atau mencapai Rp165,8 triliun dari total komitmen Rp255,3 triliun yang sudah diberikan ke proyek-proyek infrastruktur.
Secara detail, sub sektor yang memperoleh pembiayan infrastruktur dari BMRI yakni kelistrikan Rp36,8 triliun, transportasi Rp39,3 triliun, migas dan energi terbarukan Rp24,1 triliun, konstruksi Rp18,3 triliun, dan telekomunikasi Rp17,5 triliun.
.jpg?w=300&h=221)
