Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menandatangani perjanjian dukungan pembiayaan dan penjaminan untuk sejumlah proyek infrastruktur yang digarap dengan skema kerja sama dengan badan usaha.
Perjanjian ditandatangani pada hari pertama Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 di Bali.
Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) menjadi inovasi sumber pembiayaan di tengah keterbatasan anggaran. Walhasil, penyediaan infrastruktur bisa dipercepat dengan sumber dana nonanggaran.
Basuki memberi apresiasi kepada Kementerian Keuangan yang tidak hanya mendukung inovasi pembiayaan pembangunan, tetapi juga pemeliharaan infrastruktur seperti jalan tol, air minum, dan preservasi jalan nasional bukan tol.
“Anggaran yang dialokasikan di Kementerian PUPR dalam 4 tahun terakhir rata-rata Rp105 triliun, sedangkan kebutuhannya lebih besar," ujarnya melalui siaran pers Kementerian PUPR, Selasa (9/10/2018).
Dia menerangkan, beberapa proyek yang pembiayaan dan penjaminannya didukug oleh Kemenkeu adalah proyek jalan tol, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, dan SPAM Bandar Lampung. Selain itu, proyek terbaru adalah preservasi jalan nasional di lintas timur Sumatra.
Baca Juga
Menurut Basuki, preservasi jalan dilakukan oleh badan usaha, sedangkan pembayaran dilakukan oleh pemerintah lewat skema availibility payment atau ketersediaan layanan. Skema ini akan dimulai tahun depan untuk ruas jalan lintas timur Sumatra, Trans-Kalimantan dan Trans-Papua.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa proyek infrastruktur di bawah Kementerian PUPR banyak diminati oleh swasta.
Dia menambahkan bahwa partisipasi swasta akan mempercepat pelaksanaan proyek dengan risiko yang terukur.
