Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mendorong adanya lompatan inovasi untuk mencapai layanan air bersih 100% untuk masyarakat.
Basuki mengatakan bahwa target tersebut sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015—2019 dan Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030.
Untuk mencapai target tersebut, tuturnya, diperlukan kolaborasi dengan pemerintah daerah, PDAM, BUMN, badan usaha dan masyarakat.
Pada 2017, Basuki mengakui capaian layanan air layak minum baru mencapai 72% atau pemenuhannya masih kurang 28%.
"Masih ada gap yang cukup besar dengan sisa waktu kurang dari 2 tahun untuk menambah cakupan akses air minum, baik melalui jaringan perpipaan maupun nonperpipaan. Untuk itu, kita butuh lompatan agar target 100% layanan air layak minum dapat tercapai," kata Basuki melalui siaran pers, Rabu (12/9/2018).
Dalam rangka mewujudkan hal di atas, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah mencanangkan Program 100-0-100. Program tersebut merupakan pemenuhan target tiga sektor antara lain pemenuhan 100% akses layak air minum, pengurangan kawasan kumuh menjadi 0%, dan pemenuhan 100% akses sanitasi layak pada tahun 2019.
Baca Juga
Dalam 5 tahun terakhir, Basuki mengemukakan bahwa tren peningkatan askes air minum hanya 4,50% per tahun. Oleh karena itu, dia mengatakan dibutuhkan lompatan inovasi untuk mencapai target 100% tersebut.
“Kita harus punya strategi lompatan dalam mewujudkan target capaian 100% layanan akses air layak minum di mana peran BUMN menjadi sangat penting,” kata Basuki.
Untuk mencapai 100% akses aman air minum diperlukan biaya yang sangat besar, yaitu Rp253,80 triliun dengan komposisi 20% dari APBN dan 80% non-APBN.
Karena keterbatasan dana APBN, skema kerja sama pendanaan dari BUMN dan BUMD sangat diperlukan untuk meningkatkan akses layanan air minum bagi masyarakat.
