Bisnis.com, JAKARTA - Laporan hasil tangkapan ikan dengan kapal berkapasitas di atas 30 gross ton palsu atau tidak akurat yang berpotensi merugikan negara. Ikan yang ditangkap satu ton, tapi yang dilaporkan cuma 10 kilogram.
"Sangat disesalkan. Laporan kegiatan hasil tangkapan ikan selama ini, umumnya tidak akurat," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo di Kupang, Kamis (6/9/2018).
Nilanto Perbowo yang juga menjabat Pelaksana Tugas Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP itu berada di Kupang dalam rangka meresmikan bangunan kantor baru Stasiun PSDKP Kupang yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Alak, Kota Kupang.
Dia mengemukakan laporan hasil tangkapan ikan dari wilayah perairan Indonesia, umumnya disampaikan tidak akurat atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
"Saya jadi bertanya-tanya, kenapa laporan hasil tangkapan ikan selalu disampaikan tidak akurat? Apakah ada unsur kesengajaan di balik laporan yang tidak akurat itu," katanya.
Baca Juga
Hal itu, umumnya, dilakukan oleh hasil tangkapan ikan dari kapal-kapal ikan yang berkapasitas di atas 30 GT. "Sangat berpotensi merugikan negara maupun stok sumber daya perikanan itu sendiri," kata Nilanto Perbowo.
Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan mempelajari laporan-laporan yang disampaikan setiap pemilik kapal ikan di atas 30 GT.
"Kami ingin memastikan laporan yang masuk betul-betul sesuai dengan keadaan apa adanya. Ikan yang ditangkap satu ton, tapi yang dilaporkan cuma 10 kilogram. Ini kan gak benar lagi," katanya.
Nilanto, apabila kapal berukuran 100 GT di daerah tangkap tertentu tidak mungkin hanya melaporkan hasil tangkapan 10 - 25 ton saja per tahun. Dia meminta agar laporan hasil tangkapan disampaikan secara jujur untuk menghindari terjadinya kerugian negara terhadap penerimaan negara atas pemanfaatan sumber daya perikanan.
Selain itu, KKP juga ingin mengetahui secara pasti tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan dari waktu ke waktu di suatu daerah untuk mengukur keberlanjutan pemanfaatannya di masa yang akan datang.
"Ini semua tujuannya agar sumber daya perikanan kita bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan, dan itu kembali pada peran masyarakat nelayan kita. Maka, jujur dalam memberikan laporan itu, menjadi harapan kita bersama," katanya.
