Bisnis.com, JAKARTA — Sosialisasi dan pencegahan over dimensi dan over load (ODOL) angkutan barang menjadi prioritas Kemenhub pasca diaktifkannya 48 jembatan timbang per 1 September kemarin.
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan untuk saat ini penindakan terhadap truk odol bukanlah prioritas utama Kemenhub.
“Kalau untuk langsung mencegah ya namanya juga penyakit diobatin gak langsung sembuh. Ini juga sejalan dengan pak Menteri [perhubungan], beliau sampaikan ke saya agar sedikit merubah dalam operasional jembatan timbang. Saya harus lebih banyak lakukan edukasi, sosialisasi dan pencegahan ketimbang penindakan. Jadi tilang dan penurunan barang itu bukan prioritas,” jelas Budi kepada Bisnis, Kamis (6/9/2018).
Untuk diketahui, pada 1 September kemarin, Kemenhub resmi mengaktifkan 48 jembatan timbang dan ditargetkan akan bertambah hingga 92 jembatan timbang pada akhir 2019 mendatang.
Kendati sudah berjalan 5 hari operasional jembatan timbang, Budi mengaku belum ada dampak yang signifikan terhadap angkutan barang.
Budi Setiyadi mengatakan dengan pengoperasian jembatan timbang ini maka kepedulian para pelaku usaha angkutan barang ataupun pemilik barang terhadap aturan kelebihan dimensi dan muatan (ODOL) pun semakin meningkat.
Dia mencontohkan, di jembatan timbang Kulwaru, Yogyakarta, misalnya, dalam kurun waktu satu bulan terakhir ini tidak ditemukan adanya pelanggaran overload hingga 100%.
Sementara itu, terkait pengelolaan jembatan timbang oleh swasta, saat ini Kemenhub bersama kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat sedang melakukan studi kelayakan atau feasilibity studies.
Nantinya untuk tahap awal jembatan timbang yang akan dikelola swasta adalah yang terletak di Palembang dan Riau. “Sekarang lagi tahap konstruksi.”
