Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan tidak ada proyek infrastruktur di bawah koordinasi kementeriannya yang ditunda akibat pelemahan nilai tukar rupiah.
Dia menyatakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) komponen di dalam proyek-proyek infrastruktur yang merupakan wewenang Kementerian PUPR mencapai 96%. Adapun 4% sisanya merupakan komponen impor.
"[Porsi 4%] itu pun karena aspal. Aspal kita produksi 350.000 ton, butuhnya 1,5 juta ton, banyakan di aspal," terang Basuki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/9/2018).
Dengan kata lain, ujarnya, jumlah komponen yang diimpor untuk proyek infrastruktur relatif kecil. Adapun proyek yang bakal ditunda merupakan proyek pembangkit listrik yang merupakan kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Seperti diketahui, nilai tukar rupiah menembus level Rp14.900 terhadap dolar AS pada Rabu (5/9). Berdasarkan data Bloomberg, rupiah di pasar spot menguat tipis ke 0,01% ke posisi Rp14.933 per dolar AS pada pukul 10.41 WIB.
Dengan kondisi demikian, pemerintah berencana menunda sejumlah proyek yang memiliki komponen impor besar atau TKDN kecil. Besarnya impor itu menyebabkan defisit transaksi berjalan yang pada akhirnya mempengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah.
Presiden Joko Widodo sebelumnya menyatakan pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meredam penurunan rupiah antara lain implementasi biodiesel, menaikkan pajak penghasilan barang impor, menunda beberapa proyek yang memiliki kandungan impor tinggi, serta meningkatkan TKDN dalam proyek-proyek pemerintah.
"Kalau kita bisa memakai semuanya komponen dalam negeri, akan ada penghematan kurang lebih US$2 miliar-US$3 miliar," sebutnya.
