Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) merasa heran kepada pemerintah yang tengah mematangkan ide pemberian subsidi sewa kontainer berpendingin atau reefer container demi memantik muatan balik yang selama ini relatif kosong dari wilayah timur Indonesia.
Ketua Umum ALI Zaldy Ilham Masita mengatakan berkaca dari pengalaman sebelumnya pemberian subsidi kepada pelayaran dinilai tidak efektif.
"Sangat aneh kalau Kementerian Perhubungan memberikan subsidi lagi kepada pelayaran. Pengalaman dari tol laut sebelumnya dengan subsidi kepada pelayaran untuk mengangkut muatan ke Indonesia timur sudah terbukti tidak efektif," kata Zaldy, Kamis (23/8/2018).
Zaldy beralasan karena begitu subsidi dicabut maka biaya angkut akan naik lagi dan tidak memberikan dampak permanen kepada penurunan harga barang pokok.
"Karena kapal tol laut frekuensi tidak sering paling cepat seminggu sekali sehingga ada peningkatan biaya inventory," ungkapnya.
Menurut Zaldy, untuk mengurangi biaya muatan balik sebaiknya pemerintah perlu melakukan subsidi kepada pelabuhan-pelabuhan di daerah agar biaya repo containernya nol rupiah.
Sebab, salah satu faktor yang membuat biaya angkut container tinggi ke Indonesia timur adalah biaya repo container kosong dari timur ke barat karena muatan balik yang jauh lebih kecil.
"Bila biaya repo yang biasa di charge oleh pelabuhan jadi nol maka biaya angkut container akan turun termasuk juga biaya reefer container," jelasnya.
Di sisi lain, apabila Kemenhub tetap memaksakan ingin memberikan lagi subsidi biaya balik kontainer reefer kepada pelayaran maka dinilainya akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. "Dan ini patut dicurigai oleh KPK," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah mematangkan ide subsidi sewa kontainer berpendingin atau reefer container demi memantik muatan balik yang selama ini relatif kosong.
Pelaksana Tugas Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Wisnu Handoko mengatakan gagasan tersebut untuk mengakomodasi muatan balik dari timur antara lain berupa komoditas ikan.
Menurutnya, pemerintah sedang merumuskan payung hukum subsidi sewa kontainer. Alasannya, beleid yang ada selama ini hanya mengatur subsidi operasi kapal yang kemudian dituangkan dalam kontrak dengan operator.
“Kami lagi cari referensi apakah bisa disubsidi kontainer ini kami bisa sewakan kontainer. Masalahnya, istilah sewa kontainer hanya nomenklatur yang ada pada istilah subsidi operasi kapal,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Senin (20/8) lalu.
Dia menegaskan pihaknya masih membahas aspek legalitas jika yang disubsidi kontainernya. Selama ini, subsidi hanya menyangkut operasikan kapal Tol Laut. “Ini yang kami harus [pikirkan] aspek legalitasnya. ini masalah legalitas, bukan bisa atau tidak bisa.”
Soal kebutuhan dana untuk menyubsidi sewa reefer container, imbuhnya, Kemenhub masih menghitung berapa yang akan dialokasikan dari anggaran Tol Laut. Pemerintah telah menggelontorkan subsidi hingga Rp447,6 miliar pada tahun ini untuk Tol Laut, naik 33% dari alokasi subsidi 2017.
.jpeg?w=300&h=221)
