Bisnis.com, JAKARTA -- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) meluncurkan program sertifikasi bidang kompetensi pelaksana tata kelola.
Ketua KNKG Indonesia Mas Achmad Daniri mengungkapkan program ini merupakan pelaksanaan salah satu tugas KNKG yang diamanatkan dalam Surat Keputusan Menko Perekonomian Nomor 117 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Kebijakan Governance.
"Melalui pelaksanaan program ini akan dihasilkan praktisi-praktisi yang berperan sebagai agent of change budaya tata kelola di semua lini organisasi berbentuk perusahaan - swasta murni dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun sektor publik - organisasi pemerintahan dan pelayanan publik," ungkapnya dalam keterangan resmi, Selasa (21/8/2018).
Program sertifikasi personel bidang kompetensi tata kelola mulai ditawarkan pada Agustus 2018 dalam bentuk tiga skema kompetensi yaitu:
A. Certified Governance Oversight Professional (CGOP) atau Pengawas Bidang Tata Kelola Bersertifikasi
Untuk sektor publik, skema ini dirancang bagi pejabat publik eselon 1 dan 2 atau yang setingkat, di mana peran dan/atau okupasi mereka lebih dominan sebagai pengawas dan/atau pemasti di departemen atau badan yang mereka layani.
Untuk sektor korporasi, skema ini dirancang bagi anggota dewan komisaris atau yang setara serta para anggota komite yang membantu dewan komisaris terutama komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi,.
B. Certified Chief Governance Officer (CCGO) atau Pimpinan Bidang Tata Kelola Bersertifikasi
Untuk sektor publik, skema ini dirancang bagi pejabat publik eselon 3 dan 4 atau yang setingkat, di mana peran dan/atau okupasi mereka lebih dominan sebagai pimpinan pelaksana di departemen atau badan yang mereka layani.
Untuk ektor korporasi, skema ini dirancang bagi anggota direksi atau yang setara serta fungsi-fungsi eksekutif lain yang berada satu tingkat di bawah direksi.
C. Certified Governance Professional (CGP) atau Pelaksana Bidang Tata Kelola Bersertifikasi
Untuk sektor publik, skema ini dirancang untuk lebih bersifat umum lintas eselon, di mana peran mereka lebih sebagai pelaksana profesional bidang tatakelola, terlepas dari okupasi formal yang menjadi tanggung jawab mereka serta tingkatan eselon yang dimiliki.
Untuk sektor korporasi, skema ini dirancang bagi pelaksana profesional bidang tata kelola lintas okupasi, misal para auditor internal.
Achmad melanjutkan dengan adanya agent of change di semua lini dan sektor ini, diharapkan penerapan praktik Good Corporate Governance (GCG) dan Good Public Governance (GPG) menjadi budaya nasional dan berintegrasi, baik dalam korporasi maupun pemerintahan.
Lebih lanjut, hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas peringkat GCG dan GPG Indonesia menuju kuadran tertinggi antar negara, minimal di Asean.
"Peringkat GCG dan GPG yang membaik akan menjadi landasan kokoh bagi Indonesia menuju Indonesia 2020 dan menjadi unggulan dalam menghadapi revolusi industri 4.0," tambahnya.
Meski sudah hampir dua dasawarsa sejak reformasi tata kelola Indonesia dimulai pada 1999, penerapan praktik tata kelola di Indonesia relatif lambat kemajuannya dibanding negara tetangga.
Hasil riset dan survei lembaga internasional, Worldwide Governance Indicators (WGI) untuk tata kelola sektor publik dan Asean Corporate Governance Association (ACGA) untuk tata kelola sektor swasta, menunjukkan Indonesia masih di peringkat bawah baik di tingkat global maupun regional.
Pada 2016, peringkat enam indikator WGI Indonesia berada pada kisaran 100 ke atas dari 200 negara yang diamati. Sementara itu, laporan ACGA memperlihatkan Indonesia berada di peringkat bontot Asean.
"Kenyataan ini menjadi peringatan bagi kita bahwa membangun praktik tata kelola yang baik membutuhkan bukan sekedar regulasi dan kepatuhan semata, tetapi lebih pada bagaimana menjadikan tata kelola yang baik sebagai budaya bangsa, berakar baik di sektor swasta dalam istilah yang kita kenal sebagai GCG, maupun di sektor publik yang dikenal dengan istilah GPG," jelas Achmad.
