Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi pengusaha baja membantah jika pihaknya tidak sepakat dengan adanya penindakan terhadap truk overload dan overdimensi atau ODOL.
Direktur Ekskutif Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia, Hidayat Triseputro, mengatakan saat ini pihaknya tengah meminta masukan dari para anggota asosiasi perihal regulasi yang akan diterapkan oleh Kemenhub pada 1 Agustus nanti.
“Bukan tidak setuju, kami akan ikuti regulasi tersebut. Tapi kami akan segera konsolidasi antar anggota terkait, setidaknya akan ada masukan-masukan dari anggota soal regulasi itu, karena pasti ada konsekuensi cost yang muncul,” kata Hidayat kepada Bisnis hari ini Selasa (24/7/2018).
Sebelumnya, Asosiasi Semen Indonesia meminta pemerintah menunda penerapan larangan overdimensi setahun ke depan agar pengusaha mempunyai waktu yang cukup untuk menambah atau memodifikasi truk pengangkut.
Ketua Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Widodo Santoso mengatakan penambahan armada sebagai konsekuensi larangan ODOL sukar dilakukan dalam waktu cepat karena menyangkut kesiapan pabrikan otomotif, karoseri, dan dana pengadaan.
Situasi itu semakin sulit saat harga semen melemah belakangan ini karena kelebihan pasokan hingga 35 juta ton dan penurunan laba bersih anggota asosiasi rata-rata 40%.
ASI, tutur Widodo, tidak bermaksud menolak komitmen anti-ODOL. Asosiasinya mendukung penerapan disiplin muatan dan dimensi truk, tetapi meminta dispensasi.
“Kami minta minimal ada penundaan selama setahun. Kami akan berusaha mengganti truk-truk yang overdimensi, overload. Tapi, itu kan butuh waktu,” katanya, Senin (23/7).
Menurut Widodo, ada sekitar 80.000 truk semen yang beroperasi dengan volume angkut berkisar 20-30 ton per unit. Jika volume dikurangi separuhnya, maka setidaknya butuh tambahan armada 30.000 unit. Mengikuti tambahan armada itu pula, pabrikan semen membutuhkan perluasan lahan parkir dan tambahan sopir.
Dia khawatir terjadi kelangkaan armada pengangkut jika penerapan larangan ODOL dipaksakan 1 Agustus di tengah kenaikan konsumsi semen hingga 20% yang biasanya terjadi pada semester II.
Untuk diketahui, Kementerian Perhubungan mulai melakukan penindakan berupa pemotongan terhadap truk dengan dimensi berlebih serta penurunan barang dan penahanan armada terhadap truk dengan kapasitas melebihi muatan per 1 Agustus.
Dalam hal sosialisasi dan penandatanganan komitmen para pengusaha sebagai bentuk anti ODOL, asosiasi baja dan asosiasi semen justru tidak menghadiri undangan tersebut.
Oleh karena itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta direktorat jenderal perhubungan darat mengirimkan surat peringatan kepada asosiasi pengusaha semen serta asosisasi pengusaha baja untuk sepakat terhadap komitmen pemerintah dalam menangani masalah truk ODOL.
Saat itu, Dirjen Darat Budi Setiyadi mengaku dalam waktu dekat akan mengirim surat peringatan itu. Dirinya pun mengaku tak tahu apa alasan kedua asosiasi tersebut untuk menolak komitmen yang diminta pemerintah.
“Ya saya akan surati dulu, kasih peringatan jadi kalau 1 Agustus [mulai berlaku], gak ada toleransi lagi,” kata Budi Setiyadi.
