Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia dapat menghemat devisa sebesar US$21 juta per hari, apabila menggunakan biodiesel yang berpotensi dapat menurunkan impor minyak.
Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden dalam rapat terbatas mengenai mandatori biodiesel di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/7/2018) yang dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Kerja, terutama menteri bidang ekonomi.
Menurutnya, penggunaan biodiesel dapat berpengaruh terhadap perbaikan neraca perdagangan Indonesia. "Kita juga ingin mengurangi impor minyak. Artinya juga akan menghemat devisa, ada penghematan devisa di sini," tegas Kepala Negara.
Jokowi mengatakan dirinya mendapatkan informasi bahwa setiap hari Indonesia bisa menghemat sekitar US$21 juta kalau pelaksanaan kewajiban biodiesel ini benar-benar dilaksanakan.
"Oleh sebab itu akan saya ikuti. Angka-angkanya akan saya lihat terus apakah implementasi pelaksanaan ini betul-betul menjadi komitmen kita bersama, tidak berhenti pada target di atas kertas tapi betul-betul jadi komitmen kuat untuk setiap kementerian, setiap lembaga, setiap BUMN," katanya.
Presiden meminta para menteri untuk betul-betul menyiapkan secara rinci dari hulu sampai hilir sehingga implementasi kewajiban penggunaan biodiesel bisa menghasilkan sesuatu yang baik.
Baca Juga
"Dan tidak kalah pentingnya adalah memastikan keamanan dan keandalan biodiesel sebagai bahan bakar alternatif sehingga penggunaan biodiesel dapat meningkat dan meluas," ujarnya.
Seperti diketahui, mandatori biodiesel itu sudah ditegaskan dalam Peraturan Menteri ESDM No.12/2015, yang mengatur tahapan kewajiban minimal pemanfaatan biodiesel sebagai campuran bahan bakar minyak (BBM).
Regulasi itu mewajibkan usaha mikro, perikanan, pertanian, transportasi, transportasi non-public service obligation (PSO) atau penugasan, pelayanan umum, industri, dan komersial untuk menggunakan B20 per Januari 2016.
Rencananya, mandatori biodiesel tersebut kadarnya akan ditingkatkan menjadi 30% (B30) pada Januari 2020. Sementara itu, sektor pembangkit listrik sudah diwajibkan menggunakan B25 sejak April 2015 dan B30 sejak Januari 2016.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
