Bisnis.com, JAKARTA — Mandatori kandungan biodiesel sebanyak 30% dalam bahan bakar minyak diharapkan dapat segera ditetapkan guna menyelesaikan permasalahan kelebihan pasokan minyak kelapa sawit.
“Ini permasalahan kita memang kelebihan pasokan, dan kita tidak akan bisa menghentikan pasokan itu, tidak seperti mengelola tambang,” ujar Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Dono Boestami kepada Bisnis.com.
Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada Mei mencapai 4,24 juta ton atau naik 14% dibandingkan April yang hanya 3,72 juta ton.
Produksi pada Mei tersebut mengerek stok minyak sawit Indonesia meningkat menjadi 4,76 juta ton dari 3,98 juta ton pada bulan sebelumnya. Dono menjelaskan, stok berlebihan itu dipicu oleh turunnya ekspor CPO karena tensi pasar global yang sedang tinggi.
“Permintaan dunia [terhadap CPO] turun. India menaikkan bea masuk kelapa sawit, Eropa menuntut [penghapusan biodiesel berbahan dasar sawit], Amerika juga. Kita harus cari pasar yang baru supaya [kelebihan stok] bisa terserap,” katanya.
Jika ditelisik lebih dalam, sebutnya, kapasitas produksi biodiesel saaat ini hanya 30%, atau menghasilkan 3,5 juta kilo liter/tahun. Hal itu adalah indikasi produksi biodiesel domestik sangat mungkin untuk ditingkatkan, terlebih dalam keadaan pasokan CPO yang berlebih.
"Bahkan, kalau kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral [Ignasius Jonan], dia juga bersedia jika penggunaan biodiesel ditingkatkan hingga 100%, tinggal tunggu kajiannya saja," tutur Dono.
Menurutnya, penyerapan minyak kelapa sawit untuk keperluan biodiesel juga dapat menjawab keluhan dari pelaku industri dan pelaku usaha tentang tarif tarif aturan bea pungutan ekspor pada sejumlah produk turunan CPO seperti minyak goreng. (Bisnis, edisi 11/7)
"Permasalahan kita sebenarnya bukan tentang tarif [ekspor], tetapi kita saat ini juga sedang menyeimbangkan neraca stok dan permintaan [CPO] itu. Kalau ini sudah seimbang, harga CPO dengan sendirinya meningkat lagi," tuturnya.
MASIH DIKAJI
Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi [EBTKE] Kementrian ESDM Rida Mulyana mengungkapkan, pemerintah masih membahas mengenai penggunaan kandungan biodiesel sebesar 20% dalam BBM (B20), sedangkan untuk biodesel 30% (B30) masih dalam pengkajian.
"Fokus saat ini baru biodiesel 20% saja dan itu yang akan jalan terlebih dulu," tegasnya.
Dia mengungkapkan, untuk B20, pemerintah akan memperluas penggunaannya untuk BBM non-Public Service Obligation (PSO). "Suratnya nunggu dulu Peraturan Presiden (Perpres) direvisi. Revisi Perpresnya dipercepat besok atau lusa,” tuturnya.
Dari kalangan pelaku usaha, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengaku siap menjawab kebutuhan pemerintah untuk mandatori B30.
“Kami sudah siap biodiesel 20% dan memang kami sudah mempersiapkan untuk biodiesel 30%. Hanya saja, memang ada beberapa perusahaan yang harus ditingkatkan utilitasnya,” ujarnya saat dimintai konfirmasi.
Menurutnya, saat ini anggota Aprobiu telah memiliki 20 pabrik produsen biodiesel dengan total produksi mencapai 2,6 juta kilo liter per tahun. Adapun, kapasitas produksinya bisa mencapai 12 juta kilo liter/tahun.
Dengan kapasitas yang besar itu, sebutnya, Aprobi masih mempunyai ruang untuk memproduksi biodiesel lebih banyak. “Daripada kita impor BBM dari luar, kan lebih baik kita produksi di dalam negeri dan itu juga bisa menghemat cadangan devisa.”
