Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memberi sinyal peluang pengelolaan Blok Rokan secara gabungan antara PT Chevron Pacific Indonesia dan PT Pertamina (Persero).
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan selain operator Blok Rokan saat ini – PT Chevron Pacific Indonesia –, PT Pertamina (Persero) juga telah memasukkan proposal perpanjangan kontrak yang berakhir pada 2021 tersebut.
“Potensi joint ada,” ujarnya ketika ditemui di kantor ESDM, Rabu (4/7/2018) malam.
Namun, Arcandra enggan mengomentari lebih lanjut ketika ditanya terkait kemauan perusahaan pemohon jika skema joint yang diambil. Dia meminta agar semua menunggu hasil evaluasi yang akan dilakukan kementeriannya bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Kendati demikian, dalam surat yang diajukan, PT Pertamina (Persero) mengajukan permohonan pengelolaan Wilayah Kerja Rokan dengan participating interest (PI) sebesar 100% selama periode kontrak baru 2021-2041.
Dalam surat bernomor R-069/D00000/2018-S0, perusahaan pelat merah ini juga akan berkomitmen meningkatkan pengelolaan serta mengembangkan teknologi pengurasan secondary recovery dan tertiary recoveryberupa program enhanced oil recovery (EOR).
Teknologi EOR ini juga telah ditawarkan oleh PT Chevron Pacific Indonesia dan akan diterapkan secara penuh di Blok Rokan. Pasalnya, penerapan EOR ini bakal mendongkrak produksi migas lebih siginifikan.
Pertamina, dalam surat tersebut, menawarkan tiga nilai strategis. Pertama, penguatan kedaulatan dan ketahanan energi nasional karena Blok Rokan dapat menyumbang minimal 25% produksi nasional.
Kedua, pengurangan impor minyak mentah dan peningkatan efisiensi pengadaan bahan baku minyak mentah bagi kilang dalam negeri. Ini terjadi karena seluruh minyak yang diproduksi di Wilayah Kerja Rokan akan diserap oleh kilang dalam negeri sehingga menghemat devisa negara.
Ketiga, sinergi dan intergrasi dengan Wilayah Kerja Pertamina lainnya di sekitar Rokan. Selain itu, pengelolaannya menggunakan produk barang dan jasa dalam negeri.
