Bisnis.com, JAKARTA - Jelang tahun politik pemerintah dinilai terlalu keras kepala dengan bersikukuh tidak akan merevisi asumsi makro APBN 2018.
Sebelumnya diberitakan pemerintah tetap tidak akan mengubah asumsi makronya walaupun kondisi realita sudah jauh dari asumsi yang dibuat tahun lalu tersebut.
Berdasarkan data Bloomberg, Senin (2/7), harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak Agustus 2018 pada level US$73,94 per barel di New York Mercantile Exchange. Angka ini jauh dari asumsi makro APBN 2018 yang hanya US$48 per barel, atau naik 54%.
Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika pada asumsi makro APBN 2018 pada angka Rp13.400. Jauh berbeda dengan kondisi saat ini di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar pada angka Rp14.363 per Selasa (3/7).
Belum lagi asumsi pertumbuhan ekonomi yang direvisi sendiri oleh pemerintah dari sebelumnya 5,4% menjadi 5,2%. Asumsi 5,2% pun dinilai cukup berat oleh beberapa pengamat.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohamad Faisal menilai pemerintah terlalu memaksakan dengan tidak merevisi asumsi makronya.
Menurutnya, bagaimana pun dibutuhkan asumsi angka yang mendekati kondisi nyata yang ada di lapangan dan tidak bisa dibiarkan begitu saja.
"Asumsinya sudah terlalu jauh dari kenyataan, sehingga pelaku usaha dan masyarakat akan menilai APBN tidak kredibel. Kedua, bagaimanapun perubahan asumsi ini akan ada dampaknya terhadap penerimaan dan target-target belanja pemerintah, bukan hanya sekedar angka," begitu ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (3/7/2018).
Selain itu, jika melihat kondisi saat ini pemerintah juga dihadapkan pada tahun politik dimana setiap kebijakan akan memengaruhi elektabilitasnya.
Melalui pilihan tidak merevisi asumsi makro, pemerintah dinilai tengah mempercantik diri dengan tetap percaya diri menghadapi ketidakpastian ekonomi.
"Pemerintah mempercantik diri yang semu, bahwa APBN yang sehat, asumsi makro tidak diubah walaupun jauh dari realita," tegasnya.
