Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan insiden tenggelamnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di perairan Danau Toba, Sumatra Utara (Sumut) yang hingga kini masih dalam tahap pencarian korban.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya akan melakukan reformasi pada peraturan yang berlaku dan melakukan investigasi terhadap pihak-pihak terkait apabila ada pelanggaran peraturan.
“Kami sampaikan bahwa pemerintah berkomitmen [menangani insiden ini]," ujarnya, Rabu (20/6/2018).
Sampai saat ini, pemerintah beserta stakeholder terkait seperti Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Kepolisian, TNI, dan Pemerintah Provinsi serta Kabupaten sudah melakukan pembagian tugas dengan membentuk beberapa tim untuk menangani kecelakaan ini.
Tim terbagi menjadi tim pendaftaran orang hilang yang terindikasi sebagai penumpang, tim pencarian dan pertolongan, tim pencari fakta penyebab kecelakan, tim penanganan korban yang meninggal dunia maupun selamat, tim pemulangan korban, dan tim media center.
“Saya sampaikan kami ada beberapa tim, di antaranya ada tim pencarian itu di bawah Basarnas, tim penelusuran itu di bawah KNKT. Ketua KNKT masih di sana, besok saya akan temui dan kami akan diskusi lebih detail,” jelas Budi Karya.
Penanganan kasus kecelakaan KM Sinar Bangun akan dilakukan selama 7 hari, dan akan ditambah selama 3 hari jika dirasa kurang cukup. Di lokasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun sudah menyiapkan dapur umum.
Menyusul kecelakaan yang terjadi pada Senin (18/6), saat ini kapal-kapal yang berlayar di Danau Toba belum diperbolehkan berlayar sampai aspek keselamatan terpenuhi. Hal ini dikecualikan bagi Kapal Roro Sumut 1 dan Sumut 2.
“Sampai saat ini, kapal belum diperbolehkan berlayar sampai dengan aspek keselamatan terpenuhi. Kecuali Kapal Roro Sumut 1 dan Sumut 2 untuk kegunaan pertolongan,” terangnya.
