Proyek Kereta Api: Pemerintah Diminta Lebih Realistis

Pemerintah diminta untuk lebih realistis dalam mengevaluasi program-program pembangunan proyek kereta api hingga 2030.
Dewi Aminatuz Zuhriyah | 07 Juni 2018 18:33 WIB
Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah diminta untuk lebih realistis dalam mengevaluasi program-program pembangunan proyek kereta api hingga 2030.

Hal ini seiring dengan rencana Kemenhub mengurangi porsi swasta dalam evaluasi Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030.

Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana menuturkan terkait Ripnas 2030, sudah selayaknya dilakukan evaluasi karena program-program pembangunan yang direncanakan perlu ditelaah lagi kelayakan pembangunannya hingga 2030, Itu diperlukan karena keterbatasan sumber daya yang ada, terutama sumber pendanaan. “Intinya rencana induk harus dibuat lebih realistis,” kata Aditya kepada Bisnis, Kamis (7/6/2018).

Menurutnya, pendanaan proyek-proyek kereta api memang tidak bisa lagi tergantung pada APBN, karena dana APBN sangat terbatas sementara infrastruktur yang dibangun sangatlah masif.

Sehingga perlu sumber pendanaan lain yang tidak melibatkan keuangan negara seperti dari pinjaman perbankan dalam dan luar negeri, penugasan ke BUMN, kerja sama pemerintah dan badan usaha, investasi badan usaha swasta, sekuritisasi aset dan lainnya.

Kendati begitu, Aditya menilai untuk mengajak pihak lain, dalam hal ini adalah swasta, untuk tertarik bersinergi dalam pendanaan, maka proyek perkeretaapian haruslah menarik secara finansial.

Artinya, imbuh Aditya, proyek perkeretaapian yang ada tidak hanya sekadar memberi kemanfaatan atau benefit melainkan juga harus keuntungan (profit) seperti adanya kejelasan pengembalian investasinya hingga berapa tingkat pengembalian dan kapan titik impasnya.

“Nah inilah tantangannya. Jadi wajar bila partisipasi swasta (non-APBN) dalam proyek perkeretaapian masih minim, sehingga sudah semestinya lebih realistis, jumlah program pembangunan non-APBN ditinjau kembali,” lanjutnya.

Dalam hal ini, Aditya menilai, untuk masa awal hingga 5 sampai 10 tahun mendatang, pemerintah diminta tidak gegabah memberi swasta porsi yang cukup besar dalam proyek perkeretaapian.

“Di antara 30% sampai 40% juga sudah bagus. Nah, nanti secara bertahap untuk proyek-proyek yang tingkat pengembaliannya investasinya sudah cukup stabil dan tinggi maka bisa dinaikkan porsinya. Kan ini proyek padat modal, jadi swasta mesti berhitung dengan hati-hati,” ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri mengatakan evaluasi Ripnas ditargetkan rampung pada tahun ini.

Zulfikri mengatakan pengurangan porsi tersebut lantaran minat swasta dalam proyek kereta api sangatlah minim dan tidak sesuai ekspektasi. Bahkan, selisih proyeksi dengan realisasi terkait pendanaan swasta mencapai ratusan triliun.

“Kan tadinya swasta porsinya 70%, ini kami kaji lagi, diimbangkan lagi porsinya,” kata Zulfikri kepada Bisnis, Rabu (6/6).

Menurutnya, proyek kereta api memang sebaiknya digarap dengan pendanaan APBN. Kalaupun ada swasta yang berminat dalam proyek tersebut nantinya investasi bisa dari sisi operasional dan manajemen.

“Kalaupun swasta masuk itu paling di OM, operasional dan manajemen, pembangunan prasarana tetap dari pemerintah,” ujarnya.

 

Tag : kereta api
Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top