Bisnis.com, JAKARTA— “Akhirnya ini setelah 12 tahun menunggu, kita bisa menikmati kereta bandara,” kata Amran, Kepala Dinas Perhubungan Sumatra Barat, Kamis (24/5). Kepada Bisnis, dia berkisah perihal proses panjang membangun infrastruktur tersebut.
Sampai akhirnya pada Senin (21/5), Presiden Joko Widodo benar-benar meresmikan penggunaan kereta api (KA) Bandara Internasional Minangkabau yang dinamai Minangkabau Ekspres.
Jokowi mengapresiasi upaya semua pihak atas keberhasilan kereta bandara tersebut. Infrastruktur KA bandara di Sumbar itu, merupakan yang ketiga di Tanah Air, setelah KA Bandara Kualanamu, Sumatra Utara, dan KA Bandara Soekarno-Hatta Jakarta.
“Ini yang ketiga. Adanya hanya di Medan, Jakarta, dan Sumbar,” ujar Jokowi, kala itu.
Kepala Negara menuturkan bahwa kehadiran KA sangat efisien dan murah. Di Jakarta, ucapnya, untuk ke bandara harus menghabiskan waktu 1—3 jam dengan transportasi non-KA. Oleh karena itu, Presiden yakin dengan menggunakan kereta lamanya waktu tempuh jelas lebih efektif.
Begitu juga di Sumbar. Dia mengatakan bahwa kereta bandara tersebut akan memudahkan pergerakan masyarakat. Apalagi, ongkosnya sangat murah, yaitu hanya Rp10.000 dari pusat Kota Padang menuju ke Bandara Internasional Minangkabau (BIM).
Dengan demikian, Jokowi mengajak masyarakat untuk memanfaatkan dan membiasakan diri dengan transportasi KA guna melakukan efisiensi sekaligus membantu mengurangi kemacetan di jalan raya.
Dia mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengebut pembangunan moda transportasi massal untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat di berbagai daerah, sekaligus mengurai kemacetan yang bertambah setiap harinya.
“Tanpa adanya pembangunan angkutan massal yang memadai, kecametan akan terus terjadi. Makanya, warga juga harus membiasakan diri menggunakan transportasi kereta yang nyaman seperti ini,” ujarnya.
Menurutnya, semua kota di dunia menghadapi persoalan yang sama, yakni mendapatkan ancaman kemacetan parah jika tidak dibangunkan sistem angkutan massal yang modern dan efisien.
Untuk Sumbar, meski kategori kemacetan belumlah separah kota-kota besar lain di Jawa, tetap saja transportasi KA menjadi sangat penting. Ini karena jenis transportasi lebih efisien, murah, aman, dan memberikan kepastian waktu. Misalnya, dari Stasiun Padang menuju ke bandara hanya memakan waktu 40 menit.
Jokowi menyebutkan bahwa dalam wktu dekat, pemerintah juga akan menyelesaikan pembangunan angkutan massal lain berupa MRT dan LRT di Jakarta dan Palembang.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan bahwa kehadiran KA Minangkabau Ekspres sangat membantu masyarakat setempat, karena menjadi alternatif transprotasi menuju bandara, maupun sebaliknya.
“Masyarakat diuntungkan, karena ada transportasi berbiaya murah, nyaman, dan hemat waktu karena hanya 40 menit ke bandara,” katanya.
Irwan mengakui bahwa pembangunan pembangunan KA Bandara Minangkabau sudah direncanakan cukup lama, tetapi baru bisa dimanfaatkan masyarakat setelah 12 tahun direncanakan.
Meski begitu, dia bersyukur daerahnya sudah memiliki fasilitas transportasi yang memadai, sehingga bisa dimanfaatkan untuk pengembangan sektor lainnya, termasuk menyokong kegiatan pariwisata yang menjadi andalan daerah itu.
TAK MASUK PRIORITAS
Amran, Kadis Perhubungan Sumbar, mengungkapkan bahwa rencana pembangunan KA Bandara Internasional Minangkabau (KA BIM) sebenarnya sudah dimulai sejak 2006, saat daerah itu masih dipimpin Gubernur Gamawan Fauzi.
Meski belum mendesak, pemda setempat menilai jalur kereta api yang ada harus dimanfaatkan. Apalagi, Bandara Minangkabau juga baru beberapa tahun dioperasikan, sehingga integrasi transportasi di bandara akan memudahkan pengembangan daerah untuk jangka panjang.
Pembangunan kereta, imbuhnya, juga tidak akan memakan biaya mahal, karena hanya perlu membangun rel baru sepanjang 4 kilometer dari kawasan Duku menuju ke bandara. Adapun, sisanya memanfaatkan rel yang ada sepanjang 18,8 kilometer dari Duku ke Stasiun Padang.
Dengan demikian, dibuatlah studi kelayakan atau feasibility staudy (FS), studi analisis dampak lingkungan (amdal), masterplan, hingga detail engineering design (DED). Sayangnya, proses itu pun harus memakan waktu hingga 4 tahun karena tarik ulur di daerah.
“Harusnya, kita yang pertama karena sudah direncanakan jauh-jauh hari,” ujar Amran.
Namun dalam perjalanannya, KA bandara tersebut tidak masuk proyek prioritas pemerintah, sehingga rencana pembangunannya pun ikut mandek. Padahal sejak 2011, proses pembebasan lahan untuk rel sepanjang 4 kilometer itu sudah dimulai.
Akhirnya, setelah menunggu 5 tahun, baru proses pembebasan lahan tuntas dengan menghabiskan anggaran Rp26 miliar.
“Betul-betul seriusnya sejak beberapa tahun terakhir saja, sejalan dengan program Presiden Jokowi untuk membangun infrastruktur,” katanya.
Dia menyebutkan bahwa untuk pembangunan rel baru sepanjang 4 km menghubungkan Stasiun BIM dan Stasiun Duku hanya memakan waktu 2 tahun, termasuk pembangunan dua stasiun baru tersebut.
Adapun, kereta Minangkabau Ekspres menghubungkan pusat Kota Padang menuju BIM dengan melewati empat stasiun, yaitu Stasiun Padang di Simpang Haru, Stasiun Tabing, Stasiun Duku dan Stasiun BIM dengan total panjang 22,8 kilometer.
Tarif yang ditetapkan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pengelola adalah Rp10.000 untuk jarak jauh dari pusat kota menuju bandara ataupun sebaliknya. Selain itu, ada tarif yang hanya Rp5.000 untuk jarak dekat, yaitu dari satu stasiun ke stasiun lainnya.
INTEGRASI MODA
Selain sudah dilengkapi dengan kereta bandara untuk jalur darat, pemda setempat juga merencanakan integrasi transportasi dengan membangun jalur laut yang menghubungkan bandara dengan pusat Kota Padang.
“Padang ini kan ancaman bencananya tinggi, sehingga perlu integrasi moda transportasi baik darat, laut maupun udara,” kata Amran.
Dia mengatakan bahwa Pemprov Sumbar sudah merencanakan pembangunan dermaga di Sungai Batang Anai yang berada dekat kawasan bandara, sebagai sarana transportasi laut dari dan ke bandara.
Menurutnya, jalur laut juga akan memudahkan mobilitas masyarakat di daerah yang jauh di sepanjang pesisir pantai Sumatra bagian barat.
Amran mengungkapkan bahwa dermaga itu akan menghubungkan BIM dengan Kota Padang dan daerah lainnya di Sumbar, seperti Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Kepulauan Mentawai, Agam, dan Pasaman Barat.
Adapun, pengelola BIM sendiri akan melakukan perluasan untuk meningkatkan daya tampung penumpang menjadi 5,7 juta penumpang dari kapasitas yang ada saat ini sebesar 2,7 juta penumpang.
Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengakui bahwa BIM sudah harus dilakukan perluasan, mengingat jumlah penumpang di bandara tersebut dalam 2 tahun terakhir sudah jauh melebihi kapasitas bandara yang hanya 2,7 juta penumpang per tahun.
Menurutnya, perluasan BIM mendesak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara masyarakat Sumbar dan wisatawan yang datang ke daerah itu. Apalagi, Sumbar sudah ditetapkan sebagai salah satu tujuan wisata halal dunia.
“Perluasan dilakukan dengan dua tahap, yaitu tahap existing dan setelahnya baru tahap ultimate sampai dengan kapasitas 5,7 juta penumpang per tahun,” ujarnya.
Perluasan tahap pertama yakni memperluas bangunan terminal existing dari 20.568 meter persegi (m2) menjadi 33.600 m2. Dengan demikian, terminal diharapkan mampu menampung penumpang hingga 3,7 juta orang.
Adapun, pada tahap berikutnya adalah ultimate. Menurutnya, perluasan tahap ultimate atau tahap kedua mengusung konsep modern dengan desain tetap mengedepankan karakter dan kearifan lokal Sumatra Barat.
Perluasan terminal penumpang tahap ultimate ini seluas 16.350 m2 di bagian utara, atau menjadi 49.950 m2 yang sekaligus terhubung dengan sky bridge menuju ketera bandara.
Peningkatan kapasitas bandara itu juga diiringi dengan peningkatan fasilitas penumpang, yakni jumlah konter check in akan bertambah menjadi 32 konter dan 5 conveyor belt pengambilan bagasi.
Selain itu, konsep terminal juga akan diubah dengan memasukkan seluruh fasilitas pelayanan seperti toilet, musala, area komersial, arena bermain anak, dan fasilitas lainnya ke dalam ruang tunggu keberangkatan, sehingga menciptakan ruang yang lebih luas bagi penumpang.
Dengan pengembangan tersebut, maka total luas lahan BIM menjadi 438,84 ha. Adapun luas runway menjadi 3.000 m x 45 m, dan luas apron menjadi 80.520 m2 yang diklaim sanggup menampung 16 pesawat berbadan besar.
Selain itu, BIM juga menyediakan 8 taxyway dengan luas 2.500 m x 30 m, sehingga akan memperlancar lalu lintas pesawat dan meningkatkan on time performance (OTP) maskapai, serta mengakomodasi lebih banyak penerbangan.
Presiden mematok target, agar perluasan Bandara Internasional Minangkabau tuntas pada pengujung 2019, sehingga bisa optimal mendukung pengembangan pariwisata dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah itu.
*) Laporan Khusus koran Bisnis Indonesia edisi Rabu 30 Mei 2018
