Bisnis.com, JAKARTA -- Pebisnis di sektor kepelabuhanan dan angkutan laut mendesak pengembangan infrastruktur di kawasan pelabuhan Marunda, Jakarta Utara, serta mempercepat peningkatan status pelabuhan itu menjadi kelas 2 dari saat ini kelas 5.
Aulia Febrial Fatwa, Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) mengatakan dengan adanya peningkatan status dan pengembangan infrastruktur itu diharapkan bisa mempercepat peran Pelabuhan Marunda menjadi pelabuhan terbuka untuk layanan kapal pengangkut ekspor maupun impor.
"Termasuk soal akses jalannya yang harus diperhatikan sebab secara geografi Pelabuhan Marunda terletak di Wilayah DKI Jakarta dan Bekasi Jawa Barat," ujarnya saat berbicara dalam diskusi 'Prospektif Marunda Port Kedepan' di Jakarta, Kamis (26/4/2018).
Dia menyebutkan konektivitas hinterland Pelabuhan Marunda akan semakin baik jika infrastrukturnya dibenahi, serta perlu adanya dukungan instansi terkait seperti Badan Karantina serta Bea dan Cukai.
Pelaku usaha pelayaran nasional juga menyampaikan harapan yang sama agar soal pengembangan pelabuhan Marunda Jakarta Utara untuk mendukung kelancaran arus barang domestik maupun internasional.
Pengurus DPC Indonesia National Shipowners Association Jakarta Raya (INSA Jaya) Capt.Supriyanto, mengatakan pelabuhan Marunda yang berada di teluk Jakarta bagian timur ini berpotensi untuk dikembangkan mengingat fasilitas lahannya cukup luas. "Bagi shipping aktifitas di teluk Jakarta bagian timur atau Marunda itu punya potensi menjadi pelabuhan yang bisa mendukung terhadap pelayanan kapal dan barang internasional," ujarnya.
Baca Juga
Namun, yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pelabuhan Marunda yakni menyangkut soal pentarifan yang mesti lebih kompetitif, layanan yang aman, cepat dan efisien. "Pelayaran tentu senang kalau ada pilihan fasisiltas pelabuhan yang lainnya selain Priok, dengan semangat menciptakan kompetitif dalam layanan tadi," tutur Aulia.
Suasana diskusi 'Prospektif Marunda Port Kedepan' di Jakarta, Kamis (26/4/2018). (Akhmad Mabrori/Bisnis).
Ircham Habib, Kepala Bidang Pelayanan dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, mengatakan, jika pelabuhan Marunda ingin didorong fungsinya sebagai pelabuhan internasional tentunya harus menyiapkan instrumen berupa aspek kepabeanan, karantina dan imigrasi.
Selain itu, jika beroperasi menjadi pelabuhan internasional diperlukan kawasan pabean tempat penimbunan sementara (TPS) untuk membongkar barang ekspor dan impor. "Saat ini pelabuhan Marunda juga sudah ada layanan kargo internasionalnya namun izin kepabeanannya masih bersifat oncall/nonreguler dengan Bea Cukai Priok,"paparnya.
Habib mengatakan, sekarang ini fasilitas pelabuhan Marunda masih didominasi kegiatan layanan kapal dan barang domestik. "Bea Cukai juga mesti melihat terlebih dahulu layout-nya seperti apa kalau mau menjadikan pelabuhan Marunda berstatus internasional yang secara reguler layani barang ekapor impor," ujar dia.
Pengamat hukum maritim Chandra Motik, mengatakan dalam melakukan penetapan status pelabuhan internasional mesti melalui tahapan regulasi yang ada sesuai hukum kemaritiman. "Kalau pelabuhan Marunda mau ditingkatkan statusnya menjadi pelabuhan utama atau dapat open layani internasional, ya mestinya ada evaluasi dulu dari Kemenhub soal tatanan kepelabunan," ujarnya.
Chandra Motik mengatakan, pada 2020 pelabuhan Marunda diproyeksi menjadi pelabuhan pengumpul. Pada 2017 arus kunjungan kapal melalui pelabuhan Marunda mencapai 7.908 unit atau naik 11% dibanding tahun 2016 yang tercatat 7.091 unit. Adapun dominasi komoditi yang dilayani di pelabuhan Marunda, antara lain; breakbulk, pulp,offshore, kendaraan dan alat berat, cruide palm oil (CPO), batubara dan pasir.(k1)
