Bisnis.com, JAKARTA – Dalam waktu lima tahun, tumpukan utang Amerika Serikat diperkirakan membuat rasio utang terhadap PDB Negeri Paman Sam itu menjadi 116,9% pada 2023 atau selevel dengan tingkat utang Mozambik dan Burundi.
Dana Moneter Internasional (IMF) menyebutkan di dalam laporan terbarunya, tingkat utang untuk PDB Negeri Paman Sam diperkirakan melebar 116,9% pada 2023 sementara Italia akan mengerucutkan utangnya menajdi 116,6%. Tingkat utang ini juga akan menempatkan AS sejajar dengan Mozambik dan Burundi, yaitu negara-negara yang memiliki utang karena terbebani kebijakan fiskal.
Tingkat utang ini muncul setelah AS melakukan reformasi pajak pada Desember 2017 dengan memotong sebesar US$1,5 triliun pendapatan pajak perusahaan. Ditambah lagi baru-baru ini, Presiden AS Donald Trump juga telah menandatangani anggaran belanja pemerintah sebesar US$300 miliar.
"Pengurangan tingkat pajak korporasi merupakan langkah bagus. Sayang, masalahnya adalah pada kekurangan pendanaan [nantinya]. Sebaiknya potong anggaran dulu sebelum mengurangi pajak," ujar Mantan Gubernur Fed Alan Greenspan, seperti dikutip Bloomberg, Kamis (19/4/2018).
Namun, Pemerintahan Trump masih mempertahankan teori bahwa reformasi pajak yang dikombinasikan dengan beberapa kebijakan ini dapat mengerek laju perekonomian dan menghasilkan pendapatan tambahan serta menghindari kegagalan fiskal.
Kendati demikian, para pejabat Federal Reserve dan Kantor Anggaran Kongres merasa skeptisisme mengenai ekspektasi Pemerintahab Trump tersebut. Mereka memperkirakan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang akan melemah karena ekspansi rasio pajak membutuhkan dana untuk mendanai pemotongan pajak.
Adapun perkiraan terbaru dari The Fed, median untuk ekspansi ekonomi AS tahun ini berada di 2,7% dan akan melambat menjadi 2% pada 2020, sementara Kantor Anggaran Kongres (CBO) AS memperkirakan pertumbuhan PDB Negeri Paman Sam akan melambat dari 3,3% tahun ini menjdi 1,8% pada 2020.
Di sisi lain, Direktur Anggaran Gedung Putih Mick Mulvaney menolak bahwa Pemerintah AS tidak bertanggung jawab terhadap kebijakan fiskal. Dia meminta Kongres AS untuk mengadopsi pemotongan lebih dalam untuk proposal anggaran Trump untuk 2019.
"[Anggaran Trump] mengandung proposal reformasi belanja wajib terbesar dalam sejarah anggaran pengeluaran," ujarnya.
Dia menambahkan, Kongres AS harus memberikan potongan di sisi Asuransi Disabilitas dan Keamanan Sosial serta pembayaran Medicre.
Mulvaney menuding perkiraan CBO mengenai reformasi pajak tahun lalu, yang memperlihatkan bahwa hal itu telah membawa mereka ke dalam defisit sebesar US$1,9 triliun selama lebih dari sedekade, sangat tidak berdasar.
Dia juga menyatakan bawa CBO keliru mengasumsikan pertumbuhan ril PDB AS tidak akan mencapai rata-rata 3% dalm sedekade ke depan.
"Kami mengganti struktur fundamental dari perekonomian AS. Oleh karena itu, kami memperkirakan pertumbuhan berkelanjutan di 3%," tuturnya.
