NGOBROL EKONOMI: Defisit Kenegarawanan

Hampir saban hari, ada saja ekonom atau politisi yang melontarkan “ketimpangan” neraca perekonomian dengan terminologi defisit.

Mulai dari defisit perdagangan, defisit transaksi berjalan, hingga defisit anggaran. Semuanya merujuk pada neraca yang buntung atau besar pasak daripada tiang.

Sekadar contoh, saat nilai tukar rupiah baru-baru ini mengalami tekanan, sejumlah pengamat bilang kondisi itu terjadi akibat besarnya angka defisit perdagangan. Artinya, penerimaan ekspor tergerus oleh kebutuhan impor.

Lalu, isu panas terkait dengan defisit adalah soal utang yang dihubungkan dengan defisit anggaran. Tatkala penerimaan pajak dinilai seret, isu utang pemerintah terus menjadi sorotan. Apalagi, Presiden Joko Widodo sedang gencar menggenjot infrastruktur, yang butuh biaya besar.

Meski Menteri Keuangan Sri Mulyani berupaya pontang-panting menjelaskan mengenai posisi utang yang menurut kriterianya aman, dan berusaha memastikan pengelolaannya bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, tetap saja dianggap angin lalu oleh sebagian politisi.

Tampaknya, perhatian politisi dan beberapa ekonom mengenai kondisi utang sungguh luar biasa, yang menurut istilah SMI –inisial Menkeu Sri Mulyani—dibuat dan diperdebatkan seolah-olah Indonesia sudah dalam kondisi krisis utang.

Saya tidak bermaksud menguraikan soal utang di kolom ini. Namun, saya setuju dengan concern utama yang berulangkali disampaikan Sri Mulyani, bahwa seharusnya masyarakat tidak terus-menerus dijangkiti histeria dan kekhawatiran.

*******

Dalam konteks yang berbeda, saya setuju dengan pidato Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, yang baru saja menerima mandat partai sebagai Calon Presiden 2019, bahwa Indonesia bisa bubar.

Lha kok? Iya, saya setuju. Begini saja. Negara ini, kalaupun bubar, bukan lantaran utang atau ekonominya yang bangkrut seperti Yunani. Indonesia bisa benar-benar “bubar” apabila para elite-nya tidak memiliki tabungan kenegarawanan, yakni boros dalam retorika destruktif yang berarti cost, tapi terlalu pelit dalam narasi konstruktif yang berarti benefit. Akibatnya terjadilah defisit kenegarawanan, dalam kalkulasi cost dan benefit untuk kepentingan nasional.

Itulah mengapa, buat saya, defisit paling besar dan paling berbahaya di Indonesia saat ini sebenarnya bukanlah defisit perdagangan, defisit transaksi berjalan, maupun defisit anggaran.

Saya percaya, berbagai macam defisit ekonomi tersebut bersifat calculated, adjustable dan manageable. Bisa diutak-atik dan bisa dikelola. Tergantung cara mengutak-atik dan cara mengelolanya saja.

Namun defisit terbesar dan paling berbahaya adalah defisit kenegarawanan atau statesmanship. Kondisi sosial-politik akhir-akhir ini, yang terbangun setelah Pilpres 2014, diperparah dalam Pilkada DKI Jakarta, memberikan gambaran yang kurang lebih mewakili potret itu.

Dengan fasilitasi kemajuan Internet, teknologi digital, lalu media sosial, telah terbuka secara telanjang apa yang disebut karakteristik demokrasi destruktif di Indonesia, meski saya mencoba berharap hal itu hanya sebatas destruksi virtual.

Di masa pra-disrupsi digital, demokrasi kita tampak bopeng dan belum matang akibat maraknya aktivitas transaksional, yang dipelopori para blantik politik dengan cara-cara konvensional. Maka, tatkala wajah lama yang bopeng itu belum sempat disembuhkan, kini bertambah komplikasi penyakit dan virus baru, yakni apa yang disebut disrupsi demokrasi melalui media sosial dan sekutunya.

Lalu terbentuklah sebuah “realitas virtual” yang seakan-akan Indonesia memang akan hancur dan bubar. Ini akibat narasi yang dibangun melalui opini publik –setidaknya di kalangan elite— dengan berbagai sarana teknologi.

Tanpa disadari, hal itu telah mengintensi perbedaan, mendorong eskalasi benturan sosial, saling curiga, bahkan konflik antara kelompok yang pro dengan kelompok yang kontra dengan penguasa.

Melalui berbagai model fake news, disinformasi, bahkan narasi yang bersifat proxy-hoax alias setengah benar tapi sebenarnya separoh bohong, dengan kesengajaan menghilangkan atau menyembunyikan konteks atau gambar besar; para pegiat disrupsi demokrasi itu mencoba menggunakan strategi Machiavellian —menghalalkan segala cara—untuk memenangi kontestasi politik baik dalam Pilkada maupun Pemilu.

Jadi jangan heran kalau saban hari kita disuguhi aneka disinformasi melalui gadget yang kita genggam. Selalu, buntut atau ujungnya bermotif politik.

Kalau dulu Menteri Hanif Dhakiri sibuk menangkis serangan banjir 10 juta tenaga kerja asing asal China, isu tentang PKI, dan aneka isu yang digoreng lainnya, kini kita disuguhi tontonan video via YouTube tentang seorang penyanyi terkenal di masa lalu. Judulnya provokatif, “Franky: Aku Mau Presiden Baru”.

Kalau dulu isu 10 juta tenaga kerja China adalah hasil gorengan dari target 10 juta kunjungan wisatawan China, kini potongan video dibuat meminjam nama penyanyi, yang sebenarnya sudah almarhum dan meninggal sejak 2011 silam.

Mereka nggak peduli, apakah besutan informasi itu merupakan fakta dan kebenaran, atau bahkan malah kebohongan. Mereka justru menikmati ketidakakuratan. Tatkala diingatkan bahwa sang penyanyi sudah meninggal tahun 2011 silam, mereka berdalih apa bedanya dengan mendengarkan lagu-lagu senandung Broery Pesulima, penyanyi yang juga sudah almarhum.

Memang betul, sama-sama lagu. Tapi konteksnya jelas beda. Yang pasti, nama Broery tidak dipinjam untuk kepentingan politik. Karenanya analogi dengan Broery itu menjadi begitu ngawur. Yang penting mencari pembenaran. Yang penting pesan kunci yang hendak disampaikan tersebar. Dalam istilah pegiat media sosial, menjadi viral dan berharap diberitakan, sekaligus bisa menipu orang yang nggak tahu.

Apakah ini sebuah gejala demokrasi di negara yang juga mengalami defisit literasi digital? Saya kira nggak juga. Faktanya, para penyebar video itu bukan orang biasa, tetapi sangat terpelajar.

Mereka lupa pentingnya tabayun alias verifikasi. Bahkan anak-anak siswa Sekolah Dasar sekarang, yang diajari dengan benar, dengan amat mudah melakukannya dengan menanyakan ke “Mbah Google”. Ternyata, tabayun memang tak merasa diperlukan, karena disrupsi politik menjadi tujuan.

Bahkan di Amerika Serikat, yang dianggap sebagai nenek-buyutnya demokrasi pun, banyak warga merasa terperdaya oleh narasi dan pesan negatif yang disampaikan Donald Trump saat kampanye Presiden lalu. Banyak sarana dipakai, termasuk melalui teknologi digital. Dan kini, sebagian dari warga Amerika merasa menyesal. Begitu pula di Inggris, yang terpaksa harus keluar dari Uni Eropa, yang terkenal dengan istilah Brexit alias British Exit.

Untung, model politik destruktif itu kemudian nggak laku di Prancis, saat duel antara Emmanuel Macron dan Marine Le Pen tahun lalu. Kampanye Macron dianggap membawa nada optimistis, yang lebih diterima daripada pesan Marine Le Pen yang menebarkan isu negatif, termasuk anti-imigran.

Kampanye Le Pen menebar ketakutan, sekaligus menciptakan kekhawatiran yang berpotensi mendestabilisasi dan memecah belah serta menghambat kemajuan Prancis. Emmanuel Macron akhirnya memenangi pertarungan politik melawan Marine Le Pen, hanya sesaat setelah insiden Brexit dan pemilu di AS.

*******

Buat saya, isu mengenai defisit kenegarawanan ini sungguh serius. Isunya bukan sekadar adanya pemerkosaan terhadap akal sehat, melainkan bahkan hilangnya produktivitas kita, hanya lantaran banyak orang yang tiap hari menyibukkan diri dengan politik rivalitas.

Padahal, negeri ini berpacu dengan waktu, untuk memanfaatkan berbagai bonus ekonomi, termasuk bonus demografi yang membentang di depan mata. Bahkan baru-baru ini, sebuah lembaga riset internasional kembali mengeluarkan proyeksi bahwa Indonesia akan menjadi perekonomian nomor 4 terbesar di dunia, mengalahkan Jepang, pada tahun 2050 mendatang.

Apabila proyeksi itu dapat dicapai, akan menjadi lompatan masa depan yang sangat berarti, setelah beberapa tahun lalu Indonesia masuk kelompok elite G-20. Perekonomian Indonesia kini menempati posisi 17 besar di dunia, yang tercapai di era Pak SBY, yang kini juga terus diupayakan meningkat oleh pemerintahan Pak Jokowi.

Siapapun nanti yang akan menjadi pemimpin Indonesia ke depan, potensi legit tersebut akan terbuang percuma apabila rivalitas politik dipraktikkan dengan terus memperbesar defisit kenegarawanan: Saling menghujat dan saling bermusuhan hanya demi mengejar atau mempertahankan kekuasaan. Terlebih apabila fenomena politik tersebut kian mengikis rasa persatuan, disertai “saling jegal” terhadap setiap upaya untuk melakukan perbaikan dan pembenahan bangsa ini ke depan.

Tentu, kita semua tidak ingin semua itu terjadi, kecuali memang ingin negeri ini bubar di tengah jalan. Namun, percaya saja, dan saya yakin, negeri ini tidak akan bubar, bahkan akan kian kokoh, apabila kita semakin menyadari urgensi untuk saling support dan menguatkan, saling koreksi dan bersama-sama melakukan perbaikan. Nah, bagaimana menurut Anda?