Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dan DPR kembali melakukan pembahasan secara tertutup terkait revisi Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sebuah hotel di kawasan Sudirman Kamis (12/4/2018).
Berdasarkan pantauan dalam pembahasan ini, sejumlah anggota Komisi XI DPR dan pejabat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tampak memenuhi ruangan di lantai dasar hotel tersebut.
Pembahasan yang dilakukan siang ini merupakan kelanjutan pembahasan yang dilakukan malam kemarin yang dihadiri oleh kementerian maupun lembaga teknis yang bertindak sebagai pemungut PNBP.
Adapun menilik DIM RUU PNBP yang dibahas tahun lalu, selain pengadministrasian PNBP, salah satu isu utama perubahan beleid itu adalah kelonggaran pengaturan tarif PNBP yang selama ini harus berdasarkan peraturan pemerintah (PP).
Sejumlah fraksi mengusulkan, untuk mengantisipasi perubahan yang cukup cepat di sektor-sektor PNBP tertentu, perlu pengaturan tarif yang lebih fleksibel salah satunya melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Adapun, kinerja PNBP tahun lalu menunjukkan capaian yang cukup fantastis. Dari target sebesar Rp260,2 triliun realisasinya berhasil menembus di angka Rp308,3 triliun atau 118,5%.
Kinerja PNBP didominasi oleh PNBP Sumber Daya Alam yang realisasinya mencapai Rp110,9 triliun. Kinerja positif PNBP SDA itu dipicu oleh realisasi rata-rata ICP 2017 yang mencapai US$51,2 per barel dan khusus SDA non-Migas dipicu lonjakan harga batu bara acuan (HBA) yang mencapai US$85,9 per ton.
Selain PNBP SDA, kinerja PNBP tahun lalu juga ditopang oleh bagi laba BUMN sebesar Rp43,9 triliun, PNBP lainnya Rp108,7 triliun, serta pendapatan dari BLU sebesar Rp44,7 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
