Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengupayakan akses pembiayaan perbankan bagi penerima program perhutanan sosial. Hingga kini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menggandeng empat bank pelat merah.
Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Bambang Supriyanto mengatakan, pertama-tama kelembagaan harus dibentuk dalam wadah kelompok petani hutan agar masyarakat dapat mengakses pinjaman bank untuk modal menggarap lahan perhutanan sosial.
Kelompok itu kemudian menyusun rencana kerja usaha (RKU) lima tahunan yang a.l. mencakup komoditas hutan dan pangan yang akan ditanam, pembeli atau offtaker hasil panen, dan simulasi pendapatan. Penyusunan itu melalui asistensi oleh pendamping. Pendamping pula yang menghubungkan masyarakat dengan perusahaan offtaker.
"Dari RKU, kami konekkan ke perbankan, kami yakinkan, sehingga dia [perbankan] menerbitkan kartu tani," jelas Bambang, Selasa (3/4/2018).
KLHK sejauh ini telah meneken nota kesepahaman dengan empat bank BUMN, yakni Bank Mandiri untuk program perhutanan sosial di Jawa Barat, BRI di Jawa Tengah, BNI di Jawa Timur, dan BTN di Banten. Bank tersebut nantinya menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) kepada petani hutan. Model pendanaan ini, lanjutnya, akan diaplikasikan pula ke program perhutanan sosial di luar Jawa.
KLHK mencatat realisasi perhutanan sosial sejak dirintis 2007 hingga 29 Maret 2018 mencapai 1,5 juta hektare. Percepatan terjadi selama 2017 hingga Maret 2018 dengan capaian 801.060 ha.
"Regulasi untuk perhutanan sosial baru terbit Oktober 2016. Makanya, angka ini menjadi kencang di 2017," ujar Bambang.
Pemerintah menargetkan realisasi perhutanan sosial hingga akhir tahun mencapai 2 juta ha.
