Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (Apiki) mengharapkan langkah cepat pemerintah menyinergikan kebijakan lintas lembaga menyangkut isu cacing dalam ikan makarel kaleng untuk mencegah runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap ikan kaleng buatan dalam negeri.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian dan Menko Maritim diharapkan menyinergikan kebijakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan.
"Jika tidak dilakukan upaya meredam suasana dan memberi pencerahan masyarakat dengan cara terbaik, maka industri pengalengan ikan bakalan ambruk," kata Ketua Harian Apiki Ady Surya, Senin (2/4/2018).
Dalam catatan Apiki, tidak pernah terjadi pengaduan risiko kesehatan akibat mengonsumsi ikan kaleng, apalagi sampai korban jiwa, sejak industri ikan kaleng dirintis di Indonesia pada dekade 1970.
Asosiasi juga menegaskan temuan cacing mati oleh BPOM hanya terjadi pada kode produksi atau batch makarel tertentu dan merek tertentu, bukan semua makarel kaleng. Apalagi, sarden kaleng dan tuna kaleng.
Apiki melaporkan sebagian perusahaan ritel menarik semua produk ikan kaleng dari rak toko, baik makarel, sarden, maupun tuna, dengan alasan desakan petugas dan tidak mau ambil risiko. Bahkan, di Medan diberitakan pihak ritel grosir memutuskan hubungan bisnis dengan distributor ikan kaleng.
Baca Juga
Kondisi itu, ujar Ady, bisa mengarah pada penghancuran industri pengalengan ikan di Indonesia yang merupakan industri padat karya. Industri pengalengan ikan tidak akan bisa menjual produksi di negeri sendiri. Padahal, industri ikan kaleng lah yang mengangkat Indonesia sebagai produsen ikan kaleng berkualitas dunia.
"Belum lagi kini sudah mulai muncul pertanyaan dari buyer internasional, ada apa dengan produk ikan kaleng di negeri kita ini. Sementara itu, di negara yang membeli produk ikan kaleng Indonesia tidak terjadi apa-apa, damai saja, lolos mutu, dan keamanan pangan," tuturnya.
Apiki menyesalkan kasus ini terjadi saat Presiden Joko Widodo menggariskan fokus pemerintah meningkatkan ekspor yang dikuatkan oleh Instruksi Presiden No 7/2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden No 3/2017.
"Keadaan ini juga akan akan memengaruhi program peningkatan konsumsi ikan nasional," tambah Ady.
