Bisnis.com,JAKARTA—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan Badan pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terbentuk tahun ini terutama setelah dibubarkannya Bapertarum dan panitia seleksi (pansel).
Pansel yang telah dibentuk terdiri perwakilan Kementerian PUPR, perwakilan Kemenkumham, Perwakilan Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, Sekretariat Negara, akademisi dan profesional.
Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti mengatakan panitia seleksi BP Tapera telah mulai kick off hari ini dan akan mulai mengumumkan persyaratan mengikuti seleksi pada pekan depan. Selanjutnya maksimal 85 hari sejak kick off badan pengelola akan terbentuk.
Lana melanjutkan nantinya setelah komisioner dan deputi komisioner terbentuk,maka tugas dari mereka adalah melakukan penataan dari organisasinya, seperti menyeleksi direksi dan karyawan. Selanjutnya custodian komisioner. Mereka juga akan menunjuk bank custodian dan manajer investasi yang mengelola dana peserta Tapera.
Dia memperkirakan pada tahun pertama beroperasinya bisa mendukung pembiayaan sekitar 20.000 rumah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tapera memang belum dibebankan kepada perusahaan swasta.
“Namun setelah komisioner dan deputi komisioner diangkat, BP Tapera sampai beroperasi penuh masih menununggu setahun lagi. Awal tahun 2018 sudah berjalan. Aset pun akan dialihkan dari bapertarum ke Tapera,”katanya Kamis (22/3).
Baca Juga
Adapun Lana menuturkan total aset yang telah dialihkan dan dimiliki BP Tapera ada dua sifatnya. Pertama rekening individu sekitar Rp8,3 triliun dan aset non tunai sekitar Rp2,6 miliar. untuk pemupukan melakukan manajer investasi ada prosesnya.
Lana menyebut terbentuknya Tapera akan menjadi salah satu solusi pembiayaan perumahan secara jangka panjang bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Namun dia menekankan Tapera juga bukan satu-satunya solusi, karena saat ini intervensi kebijakan pembiayaan yang berbeda-beda. Perlu diterapkan untuk segmen masyarakat lainya.
Misalkan saja dengan peserta tapera adalah pekerja dengan upah minimal MBR, maka bantuan subsidi pembiayaan yang masuk program pemerintah harus dialihkan ke masyarakat dengan penghasilan di bawahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
