Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan keberadaan bank tanah untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah saat ini sangat mendesak jika tidak akan menghasilkan 30% Kawasan kumuh yang baru.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan bank tanah menjadi salah satu pekerjaan rumah yang belum bisa terselesaikan sejak Kongres Perumahan Rakyat Pertama pada 1950. Padahal, perkembangan sebuah kota akan terus berlanjut dari waktu ke waktu dan diiringi dengan semakin besarnya kebutuhan akan tempat tinggal bagi warganya.
Keberadaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat di perkotaan juga membutuhkan perhatian dari pemerintah khususnya dalam sektor perumahan.
Dia menegaskan jika kondisi ini tidak diantisipasi sejak dini khususnya kebutuhan hunian yang layak, dikawatirkan akan muncul kawasan-kawasan kumuh baru di perkotaan. Diperkirakan rumah tidak layak huni (RTLH) yang ada sekitar 20% sampai 30% di kawasan perkotaan.
“Land banking untuk kawasan perkotaan juga sangat penting untuk membangun sistem pembangunan perumahan yang baik. Apalagi harga tanah di kota saat ini sangat mahal dan para pengembang pun semakin sulit untuk mendapatkan lahan-lahan yang lokasinya strategis,” ujarnya melalui siaran pers pada Minggu (18/3/2018).
Sebelumnya, dia menegaskan keberadaan bank tanah diperlukan agar kenaikan harga tanah bisa lebih terkendali dan menjadi solusi atas kebutuhan lahan perumahan bagi masyarakat khususnya di kawasan perkotaan.
“Untuk membangun sistem serta menyediakan rumah bagi masyarakat khususnya di kota-kota besar sangat diperlukan bank tanah atau land banking yang baik. Keberadaan land banking saat ini sangat mendesak,” ujar Khalawi.
Dia menjelaskan salah satu masalah dalam penyediaan hunian adalah belum tersedianya lahan yang tepat khususnya untuk lokasi perumahan. Padahal, tanah merupakan salah satu elemen penting dalam program pembangunan infrastruktur maupun perumahan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
Oleh sebab itu, salah satu upaya yang bisa menjadi awal penambahan bank tanah adalah bagaimana pemerintah daerah segera mendata serta memanfaatkan lahan milik kementerian atau lembaga, pemda, serta BUMN dan BUMD untuk percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat.
“Jika land banking sudah dapat dilaksanakan dengan baik, pemerintah dapat mendorong pembangunan Program Satu Juta Rumah dengan lebih cepat. Kami tetap optimis target satu juta rumah tercapai tahun ini,” tutur Khalawi.
Sementara itu, Ketua Umum Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan (LPP3I) atau Housing Urban Development (HUD) Zulfi Syarif Koto mendukung terlaksananya land banking untuk perumahan masyarakat.
Untuk itu, pihaknya berharap seluruh stakeholder bidang perumahan bisa duduk bersama mencari solusi bersama akan masalah penyediaan tanah ini.
“Jika harga tanah tidak terkendali, akan menjadi masalah tersendiri untuk program perumahan. Kami mengusulkan perlu adanya peraturan presiden untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah milik negara untuk lokasi pembangunan rumah bagi MBR,” tuturnya.
