Bisnis.com, JAKARTA - Ada 70% atau sekitar 3,9 juta perempuan yang terlibat dalam aktivitas perikanan di Indonesia belum diakui negara.
"Pusat Data dan Informasi Kiara mencatat sedikitnya 5,6 juta orang terlibat di dalam aktivitas perikanan. Aktivitas ini mulai dari penangkapan, pengolahan, sampai dengan pemasaran hasil tangkapan. Dari jumlah itu, 70% atau sekitar 3,9 juta orang adalah perempuan," kata Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Susan Herawati, Kamis (22/2/2018).
Menurut dia, berdasarkan kajian Kiara, perempuan nelayan sangat berperan di dalam rantai nilai ekonomi perikanan, mulai dari pra-produksi sampai dengan pemasaran.
Namun, ironinya, ujar Susan, peran dan kontribusi perempuan nelayan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia dinilai belum diakui oleh negara.
Kiara menginginkan pemerintah dapat memberdayakan dan menyejahterakan para perempuan yang menjadi nelayan di berbagai daerah dan tidak menyepelekan peran mereka.
Pada umumnya yang disebut sebagai nelayan adalah orang yang sumber mata pencahariannya dari menangkap ikan dilaut, yang memiliki nilai ekonomis dan diasosiasikan sebagai laki-laki.
Ia mengemukakan meski perempuan nelayan memiliki multitugas dan tanggung jawab berkaitan dengan rumah tangga dan ekonomi, posisinya tetap disubordinasi sebagai isteri nelayan, bukan perempuan nelayan.
Sementara itu, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menegaskan pemerintah perlu untuk benar-benar mempercepat berbagai program yang terkait dengan agenda peningkatan kesejahteraan nelayan di Tanah Air.
"Penghasilan nelayan sudah tidak sesuai dan tidak seimbang dengan kebutuhan pokok sehari-hari, baik kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya," kata Ketua Departemen Pendidikan dan Penguatan Jaringan KNTI Misbachul Munir.
Menurut dia, di tengah kondisi pengelolaan perikanan nasional yang tak kunjung membaik, berdampak kepada rendahnya harga ikan di sejumlah kampung nelayan.
Ia berpendapat bahwa hingga kini nelayan tidak kuasa atas pengendalian pasar yang dilakukan oleh kalangan tengkulak.
"Pemerintah harus segera melakukan akselerasi agenda kesejahteraan nelayan pada tahun 2018 melalui bantuan pemerintah, seperti bantuan kapal yang harus dimonitoring secara ketat agar tepat sasaran dan sesuai target," kata Munir.
Kemudian, lanjutnya, akses permodalan yang tidak memberatkan nelayan melalui kolaborasi dengan kelembagaan setempat yang adaptif dengan sosial budaya lokal saat ini.
