Bisnis.com, JAKARTA -- Merespons polemik impor garam untuk industri 3,7 juta ton, Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan ikut urun pendapat.
Dalam grafis berjudul 'Mengapa Kita Perlu Mengimpor Garam Industri' yang ditayangkan di laman resmi Kemenko Maritim, dipaparkan latar belakang kebutuhan Indonesia mengimpor garam industri.
Mengutip data BPS 2017, Kemenko Maritim menyebutkan produksi dalam negeri tidak cukup memenuhi kebutuhan. Produksi nasional 1,2 juta ton, sedangkan kebutuhan mencapai 4,4 juta ton per tahun.
Ada beberapa penyebab produksi garam nasional tidak optimal, yakni anomali cuaca, terbatasnya lahan petani, sistem pemanenan sederhana, pengolahan garam sederhana, dan pengolahan garam krosok tidak terintegrasi sehingga kualitas tidak seragam.
Di samping itu, industri butuh garam kualitas tinggi yang mengandung natrium klorida (NaCl) minimal 97%. Oleh karena itu, industri petrokimia pada 2017 mengimpor 2,2 juta ton garam, aneka pangan 390.000 ton, dan farmasi 6.975 ton.
Untuk memenuhi kebutuhan garam industri nasional, pemerintah melakukan beberapa upaya.
Pertama, menyiapkan pabrik percontohan terintegrasi di atas lahan 3 hektare di Bipolo, Kupang, Nusa Tenggara Timur yang merupakan kerja sama antara PT Garam dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Kedua, menyiapkan pabrik skala besar di Pati, Jawa Tengah, dengan kapasitas produksi 40.000 ton per tahun.
Keputusan pemerintah menetapkan impor garam untuk industri 3,7 juta ton tahun ini mengundang pro-kontra. Volume impor ini paling tinggi selama ini karena impor untuk industri hanya berkisar 2 juta ton setiap tahun.
Pelaku industri mengapresiasi karena peningkatkan impor bahan baku ini akan mengerek pula kapasitas produksi. Di sisi lain, petambak garam keberatan karena impor yang besar bisa membuat garam rakyat tidak terserap, yang selanjutnya dapat menjatuhkan harga garam di dalam negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
