Bisnis.com, JAKARTA—Belum lama ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyindir Kementerian Perhubungan yang dinilai lamban dalam melibatkan swasta di proyek transportasi.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit menilai bahwa mau tidaknya swasta untuk terlibat dalan proyek Kementerian Perhubungan tergantung dari bagaimana pemerintah dalam merencang proyeknya.
Apalagi, proyek transportasi sebetulnya proyek yang cukup menarik dimata investor swasta.
"Ini karena proyek transportasi jelas jenis asetnya dan penerimaan atau return bagi investor yang mudah dihitung, dimana ada orang yang menggunakan maka disitu ada pendapatan," kata Danang kepada Bisnis, Jumat (2/2/2018).
Selama ini pemerintah khususnya Kemenhub dinilai masih kurang berupaya keras untuk tarik swasta.
Disini Danang melihat adalah sejumlah masalah yang membuat swasta enggan terlibat dalam proyek kemenhub seperti ketiadaan strategi besar dalam keterlibatan swasta dalam penyediaan rencana infrastruktur di perhubungan.
"Misalnya kalau kita punya rencana RPJMN nya berapa banyak rencana yang dibiayai APBN itu belum sangat nampak. Alasannya dokumennya banyak yang belum disiapkan secara komprehensif."
Sebab itu, Danang menilai kemenhub perlu melakukan sejumlah upaya seperti studi kelayakan proyek yang cukup bagus.
Kemudian ada bisnis plan yang bagus dan membentuk unit kerja yang disiapkan kemenhub untuk jalankan proses tersebut.
Dalam hal ini dia mencontohkan seperti di Kementerian ESDM yang memiliki SKK Migas dan Kementerian PUPR yang memiliki BPTJ.
.jpg?w=300&h=221)
